Galian C, Primadona Ancam Puluhan Sungai di Kabupaten Parimo

oleh -

PARIMO, SULTENGNEWS.COM – Peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) terus digenjot dengan alasan untuk kemajuan daerah.

Namun, dibalik PAD Kabupaten Parimo ada bayang-bayang kerusakan lingkungan turut mengintai, karena upaya mendorong peningkatan PAD akan beriringan dengan aktifitas eksploitasi galian C secara masif.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Parimo, Masdin mengatakan, terdapat 23 titik galian C di 7 kecamatan di Kabupaten Parimo yang memiliki potensi sumber PAD Kabupaten Parimo. Bahkan, dia berharap galian C itu menjadi Primadona PAD Kabupaten Parimo.

“Baru 12 desa dan 23 titik yang sementara kita garap, itu yang sudah jalan, kita juga masih berusaha untuk berdiskusi dengan kepala desa untuk menciptakan titik yang lain itu. Insya Allah itu yang menjadi primadona kita kedepan,”ujar Masdin saat ditemui di kantor Bapenda Kabupaten Parimo, Selasa (09/03/2021).

Adapun 23 titik galian C itu, tepatnya di Kecamatan Parigi, Desa Olaya, Kecamatan Parigi Selatan, Desa Tindaki dan Boyantongo, Kecamatan Tomini, Desa Ogotumubu, Kecamatan Mepanga, Desa Kayu Agung, Kecamatan Ongka Malino, Desa Malino, Persatuan Sejati, Padaelo, Tinombola Sejati,  Tinombola Barat, Karya Mandiri, Ongka Trimus, Bosagon Jaya, Tinombola, Kecamatan Kasimbar, Desa Kasimbar Barat, Towalo, Sendana, Kasimbar, terakhir Kecamatan Tinombo Selatan, Desa Tada, Tada Utara, Tada Selatan, Maninili, dan Sigenti.

Masdin mengaku, galian C yang sudah berjalan baru 12 desa, namun dia tidak menyebutkan desa mana saja yang sementara berjalan dengan alasan tidak mengingat nama desa tersebut. Sebab, kata dia, secara teknis yang mengetahui itu di bagian bidang yang menangani hal tersebut.

Sebab, keberadaan potensi galian C masih banyak di sejumlah titik. Sehingga, mendorong Bapenda Kabupaten Parimo untuk membuka titik operasi galian C dengan cara membuka Forum Group Diskusi (FGD) di sejumlah desa di Kabupaten Parimo.

“Masih banyak titik lain (galian C) yang coba kita akan buka dengan cara membuka FGD di desa,”ucap Masdin.

Masdin yang baru sebulan lalu di lantik dari jabatan sebelumnya di Kasat Pol PP ke Kepala Bapenda Kabupaten Parimo, di awal penunjukan dirinya mengepalai Bapenda Kabupaten Parimo, dia berkeinginan  untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang belum tergali secara maksimal.

“Kita berharap galian C ini dapat di garap secara keseluruhan, karena ada desa sampai 5 titik dan 3 titik,”sebutnya.

Selain puluhan titik galian C yang terdaftar dalam Bapenda Kabupaten Parimo, Masdin menduga masih terdapat sejumlah potensi galian C yang diterima Bapenda Kabupaten Parimo.

“Kita upayakan agar pendapatan penggalian C masuk ke Bapenda supaya itu tidak masuk di kantong-kantong perorangan, sekarang ini kan banyak titik dan kita sudah tau,”tuturnya.

“Itu potensi daerah dan pendapatan daerah tidak boleh diambil secara perorangan atau kelompok,”pungkasnya.

Senada dengan itu, Kepala Seksi (Kasi) Perumusan dan Informasi Peraturan Perundang-undangan Bapenda Kabupaten Parimo, Telma mengatakan, data terbaru yang dimiliki Bapenda Kabupaten Parimo yang sedang di gali potensinya di akhir Tahun 2020, ada sekitar 7 Kecamatan, rata-rata ada di bagian utara Kabupaten Parimo di 23 titik. Bahkan, masih ada yang tertinggal dan belum teridentifikasi.

“Peluangnya sangat besar kita dapatkan potensinya dari sini untuk galian C, cuman masih banyak yang belum teridentifikasi,”katanya.

Penghasilan PAD yang didapatkan dari galian C, kata dia, ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

“Potensi pendapatan itu ditaksir mencapai ratusan juta,”ucapnya.

Di antara wilayah yang memiliki potensi gailan C, Telma menyebut, Kecamatan Ongka Malino yang terbesar diantaranya. Pihaknya pun telah menggenjot sejumlah titik galian C disana.

“Karena kita identifikasi disana, dalam satu hari, satu titik sampai mencapai 150 truk,”terangnya.

Telma menjelaskan, dalam aturan pajak Minerba, Pemerintah Daerah (Pemda) mendapatkan bagian 10 persen dari harga jual. Namun, harga jual itu tergantung jarak pengambilan material.

“Harga jualnya dari situ diambil 10 persen, kalau misalnya harga jualnya 1 truk 500 ribu berarti 50 ribu untuk PAD, itu diluar dari orderan Masyarakat. Jika mereka dapat proyek lagi langsung terpotong di RAB, kan tidak ada pencairan di daerah kalau dia tidak melakukan pembayaran itu galian untuk materialnya,”jelasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh media ini dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Parimo hanya terdapat 11 titik galian C di Kabupaten Parimo yang memiliki izin, jumlah itu berbeda dengan daftar titik galian C di Bapenda Kabupaten Parimo sebanyak 23 titik galian C.

Sehingga, disinyalir ada 12 titik galian C tidak memiliki izin operasional dari DLH Kabupaten Parimo yang masuk dalam PAD Kabupaten Parimo.

Adapun titik galian C yang memiliki izin di DLH Kabupaten Parimo yakni DPLH AMP Lemusa di Desa Lemusa, Kecamatan Parigi Selatan, AMP dan Stone Crusher di Desa Tanalanto, Kecamatan Torue, serta AMP dan Stone Crusher (5 H) di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan.

Selanjutnya, tambang Batuan (6,06 H) di Desa Dusunan Barat, Kecamatan Tinombo, Tambang Batuan (44,5 H) di Desa Torue, Kecamatan Torue, Tambang Batuan (15) di Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan, Tambang Batuan (44,5 H) di Desa Sausu Taliabo-Gandasari, Kecamatan Sausu, Tambang Batuan dan AMP dan Stone Crusher (15,67 H) Desa Tirta Nagaya,  Kecamatan Bolano Lambunu, Tambang Batuan dan AMP dan Stone Crusher (23,7 H) Desa Palasa Tangki,  Kecamatan Palasa, terakhir Tambang Batuan dan AMP dan Stone Crusher (23,7 H) Desa Sausu Taliabo,  Kecamatan Sausu.

Sayangnya, ketika disandingkan titik lokasi yang terdaftar di DLH Kabupaten Parimo dan Bapenda Kabupaten Parimo, tidak ditemui sejumlah titik galian C dalam daftar  Bapenda Kabupaten Parimo yang menjadi sumber pendapatan PAD Kabupaten Parimo yaitu di Kecamatan Parigi, Desa Olaya, Kecamatan Parigi Selatan, Desa Banyantongo, Kecamatan Tomini, Desa Ogotumubu, Kecamatan Mepanga, Desa Kayu Agung, Kecamatan Ongka Malino, Desa Malino, Persatuan Sejati, Padaelo, Tinombola Sejati, Tinombola Barat, Karya Mandiri, Ongka Trimus, Bosagon Jaya, Tinombola, Kecamatan Kasimbar, Desa Kasimbar Barat, Towalo, Sendana, Kasimbar, dan Kecamatan Tinombo Selatan, Desa Tada, Tada Utara, Tada Selatan, Maninili, Sigenti.

“Data kami untuk galian C sekitar 12 titik, Ongka Malino datanya belum ada sama kami, termasuk di Lambunu,”ujar Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Penataan DLH Kabupaten Parimo, Idrus saat ditemui di ruang kerjanya di kantor DLH Kabupaten Parimo, Rabu (10/03/2021).

“Bisa juga di konfirmasi ke PU (Dinas Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum) Tata Ruang, kenapa itu tidak ada izinnya, karena Tata Ruang ada izinya, karena kami tidak,”sambungnya.

Idrus menerangkan, pihaknya sebelum mengeluarkan UKL UPL maupun AMDAL, harus berdasarkan rekomendasi dari Dinas PUPR terlebih dahulu terkait KRK sesuai RTRW Kabupaten Parimo.

“Sebelum UKL UPL terbit mereka (pengusaha) harus membuat KRK atau Kelayakan Ruang, berdasarkan RTRW dan itu gawean dari Dinas PUPR, karena kami tidak bisa buat rekomendasi KRK,”sebutnya.

DLH Kabupaten Parimo akan selalu melakukan investigasi, menurut Idrus, pihaknya bukan tidak aktif melakukan pengawasan ke lapangan, tapi dia mengaku DLH Kabupaten Parimo terbatas dari segi sarana prasarana dan jumlah personil.

“Kami juga melakukan pengawasan tapi yang ada izin, karena yang tidak memiliki izin kami tidak tau lokasinya dimana dan tidak jelas, tapi kalau ada aduan jelas pasti kami akan turun,”terangnya.

“Jelas harus berhenti, karena ketika kami turun lapangan ternyata itu betul tidak berizin, pertama kami akan undang pengelolanya, kemudian kita berikan surat untuk stop kegiatan, kalau mereka tidak stop akan ada sangsi pidana melapor lewat APH (Aparat Penegak Hukum),”tandasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *