Fraksi Nasdem, Dukung Langka WALHI Ajukan Gugatan PT CPM

oleh -

PALU, SULTENGNEWS.com – Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Sulteng, Muh. Maskur mendukung langkah Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) yang mengajukan gugatan atas surat keputusan Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Nomor : 422.K/30/DJB/2017 tentang persetujuan tahap operasi produksi kontrak karya PT. CPM di Blok 1 Poboya, Kota Palu.

“Sebagai wakil rakyat di DPRD Sulteng, saya sangat mengapresiasi langkah teman – teman WALHI yang masih peduli terhadap lingkungan di Kota Palu. Semoga keputusan di pengadilan PTUN, memenangkan WALHI agar PT Citra Palu Minerals (PT. CPM) tidak melakukan produksi di wilayah Poboya,” ujar Muh. Maskur kepada sultengnews.com di ruang sidang utama DPRD Sulteng, Selasa (4/9/2018).

Dikatakan, dua fakta persidangan yang menunjukan bahwa PT CPM telah melanggar Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) yakni terkait luas areal dan jangka waktu, bisa menjadi pertimbangan pengadilan sehingga bisa memenangkan gugatan WALHI.

“Saya harap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, juga bisa peduli dengan perjuangan teman – teman WALHI karena itu untuk kepentingan warga Kota Palu secara keseluruhan,” ujarnya.

Apalagi lanjut Maskur, dalam fakta persidangan menunjukan dengan jelas bahwa PT CPM telah melanggar Undang – Undang Minerba, karena dalam undang – undang Minerba dijelaskan bahwa luas areal pertambangan maksimal 25.000 Hektar. Sedangkan dalam obyek izin PT CPM, seluas 80.000 hektar. Begitupun dengan jangka waktu. Dalam undang – undang Minerba juga disebutkan bahwa jangka waktu maksimal 20 tahun. Sedangkan PT CPM mempunya jangkan waktu 30 tahun, sehingga terbukti keberadaan PT CPM telah melanggar Undang – Undang Minerba.

“Semoga saja Pemrov Sulteng bisa peduli dan mendukung perjuangan kawan – kawan WALHI, sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan di wilayah Poboya,” harapnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Sulteng, Muharram Nurdin mengatakan, lahirnya Undang – Undang Minerba tidak serta merta menggugurkan izin yang telah terbit sebelumnya. Misalnya kata Muharram, PT CPM telah memiliki izin kontrak karya jauh sebelum undang – undang Minerba diundangkan, maka izin sebelumnya itu tetap berlaku.

“Kecuali jika kontraknya sudah berakhir, kemudian mereka mengajukan izin perpanjangan barulah menyesuaikan dengan undang – undang Minerb,” katanya.

Meski demikian, Muharram menegaskan bahwa apapun itu sebuah investasi harus memperhatian dua hal yakni tidak merusak lingkungan dan tidak merugikan rakyat dan daerah. Jika PT CPM mampu memberikan jaminan bahwa aktivitas mereka tidak akan merusak lingkungan dan merugikan rakyat, tidak masalah perusahaan itu melakukan produksi.

“Kalau saran saya, sebaiknya Pemerintah Provinsi bersama PT CPM membuat sebuah perjanjian tertulis didepan Notaris bahwa perusahaan bisa dituntut jika dalam produksi ternyata merusak langkungan dan merugikan daerah. Dengan perjanjian itulah, kekuatan kita menuntut pihak perusahaan,” tandasnya. FUL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *