Fraksi Nasdem DPRD Sulteng Bersama Celebes Bergerak dan Relawan Pasigala Gelar Media Gathering Bahas Penanganan Pasca Bencana Pasigala

oleh -
Direktur Celebes Bergerak, Adriansah Manu saat memaparkan materinya bersama Anggota DPRD Sulteng, Yahdi Basma, Direktur Yayasan Pendidikan Rakyat, Doni dan Ketua Relawan Pasigala, Moh Raflin. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Fraksi Partai Nasdem DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama Celebes Bergerak,Yayasan Pendidikan Rakyat, dan Relawan Pasigala menggelar media gathering bermakan “Huntap dan Indikasi Korupsi Bencan Pasigila”.
Dalam kesempatan itu dihadiri puluhan insan media di Ibu Kota Sulteng, tepatnya di Kota Palu, Sulteng, yang terlaksana di ruang Baruga DPRD Sulteng, Kamis (30/09/2021).
Direktur Celebes Bergerak, Adriansyah Manu mengatakan, dalam kegiatan itu dirinya juga bertujuan mempertemukan gerakan yang dilakukan oleh pihaknya selama ini dan dapat dijemput Anggota DPRD Sulteng.
“Kita berharap DPRD melalui Fraksi Nasdem bisa lebih membuka diri atas apa yang dilakukan oleh penyintas di Sulteng,”ucap Kadi Katu sapaan akrab Adriansyah Manu.
Sebab, menurut Kadi penanganan bencana ini harus dilakukan secara bersama-sama antara DPRD Sulteng maupun Celebes Bergerak yang bekerjasama dengan penyintas.
Kadi juga berharap media dapat terus bermitra dengan pihaknya dalam memberikan informasi terkait perkembangan penanganan bencana di Sulteng khususnya di Kota Palu, Sigi, dan Donggala.
Lebih lanjut, Kadi menyebut, hampir 80 persen anggaran yang masuk, digunakan untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dan peruntukan bantuan dana stimulan kepada korban. Anggaran itu berasal dari dana pinjaman dan dari hasil monitoring Celebes Bergerak ada tiga lembaga yang memberikan pinjaman terbesar yaitu Jaika 3,5 triliun, ADB 3,92 Triliun, dan Bank Dunia 5,74 Triliun totalnya sekira 13,15 Triliun.
Kadi menyatakan, di Kota Palu masih banyak warga penyintas yang belum terdaftar bahkan tidak punya alas hak. Akan tetapi, warga itu masuk dalam Warga Terdampak Bencana (WTB), sehingga dia menginginkan agar masalah ini dapat dicarikan solusi dan segera tertangani. Dengan begitu warga itu bisa mendapatkan bantuan.
Sementara di Kabupaten Donggala, sebanyak 315 Kepala Keluarga (KK) tidak terdaftar dalam penerima stimulan. Padahal, ratusan KK itu memiliki permasalahan yang sama dengan penyintas lainnya terkait rumah rusak.
“Kemudian di Loli ada 315 KK yang belum masuk dalam SK, padahal kondisi rumah ,mereka juga sama, ada yang rusak berat, rusak sedang, dan ada yang rusak ringan. Kami sebenarnya sudah beberapakali berdialog dengan Pemerintah Kabupaten Donggala tapi belum ada solusi sampai hari ini,”terangnya.
Sehingga, bagi Kadi tidak ada cara lain, selain meminta kepada Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura berkordinasi dengan pemerintah kabupatan/kota. Karena, kata Kadi, 513 WTB memiliki masalah yang sama sekaitan dengan kerusakan rumah. Mirisnya ratusan WTB itu tidak dimasukan dalam SK penerima dana stimulan.
“Dari semua permasalahan ini, saya berharap sebetulnya, tidak hanya pemerintah kota, tapi juga gubernur, karena kalau kita liat di undang-undang, dan di Sulteng punya Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan penanggulang bencana disitu disebutkan pemerintah provinsi bertanggungjawab dala hal penanggulangan bencana,”tegasnya.
“Kita minta komitmen gubernur menyelesaikan penanggulangan bencana, karena sampai saat ini masih banyak masalah yang belum di selesaikan, baik di kabupaten maupun di kota,”ucapnya.
“Kita ingin dari legislatif Fraksi Nasdem bisa terus mengawal proses rehab rekon. Pemerintah provinsi Sulteng harus mengambil alih proses penanggulangan bencana ini,”tambahnya.
Anggota DPRD Sulteng, Yahdi Basma mengatakan, dalam undang-undang, baik korban yang memilki maupun tidak memiliki,sertifikat, alas hak , dan SKPT, semua sama di mata undang-undang. Karena korban adalah orang yang mederita pascabencana.
“Jadi tidak itu korban yang memiliki alas hak dan tidak memiliki alas hak. Tidak boleh negara ini membuat diksi dan narasi baru diluar spektrum undang-undang dan ketentuan, bahkan bukan beragumen tapi bersentimen, itu mengundang sentimen ada alas hak dan punya alas hak,”kata Politisi Nasdem tersebut.
“Seperti membelah rakyatnya yang kaya dan yang miskin, karena yang miskin seolah tidak di urus negara karena tidak ada rumah sebelum bencana. Yang kaya ketika minta ganti rugi ini juga tidak jelas jika dia minta sesuai harga rumah Rp 600 juta,”lanjutnya.
Menurut Yahdi, cara pikir seperi itu harus dapat dirubah dan perlu diperingati negera agar tidak menganut mazhab seperti itu. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.