FPPH Minta DPRD Sulteng Bentuk Pansus Pemutihan Hutang

oleh -

Ketua DPRD Sulteng, Hj Nilam Sari Lawira saat menerima dokumen dari FPPH Sulteng. FOTO : MIFTAHUL AFDAL/SULTENGNEWS.COM

PALU, SULTENGNEWS.COM – Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH) Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta DPRD Sulteng, membentuk Panitia Khusus (Pansus) mengenai pemutihan hutang terhadap korban terdampak bencana di Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo) saat bertemu Anggota DPRD Sulteng, Senin (17/02/2020).

Dalam audiens tersebut, turut hadir Ketua DPRD Sulteng HJ Nilam Sari Lawira SP, MP, Ketua Pansus DPRD Sulteng Budi Luhur Larengi, Ketua Komis III Sonny Tandra, Ketua Komisi IV Alimuddin Paada, dan 2 Anggota DPRD Sulteng yakni Yahdi Basma dan Ambo Dalle.




Ketua DPRD Sulteng, HJ Nilam Sari Lawira SP, MP, memimpin langsung rapat audiens bersama pengurus FPPH Sulteng. Dia mengucapkan terimakasih atas kehadiran pengurus FPPH Sulteng yang bertandang ke DPRD Sulteng.

Nilam menyebutkan, Pansus yang menangani penanganan kebencanaan telah dibentuk dengan nama Pansus Padagimo mencakup Kabupaten/Kota yang terdampak bencana 28 September 2018 yakni Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi dan Parigi Moutong.

“Pansus sudah beberapa kali melakukan rapat kerja bertemu dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penanganan kebencanaan,” sebut Nilam

“Saya berharap Pansus ini mendapatkan data – data yang lengkap dan akurat, sehingga ada rekomendasi dari pansus apa yang akan di tindaklanjuti,” imbuhnya.

Ketua FPPH Sulteng, Sunardi Katili, SH, pada kesempatan itu mengatakan, perjuangan pemutihan hutang sudah dilakukan sejak 17 November 2018 sampai saat ini.




Landasan FPPH Sulteng terus mengupayakan pemutihan hutang kata Sunardi, karena adanya rekomendasi dari Bappenas salah satu yang tercantum dalam rekomendasi itu berkaitan dengan pemutihan hutang.

Kemudian, pernyataan dari Ketua DPR RI saat itu Bambang Soesatyo yang menyetujui pemutihan hutang bagi warga terdampak bencana di Sulawesi Tengah.

Sunardi juga mengungkapkan, saat Ahmad M. Ali menjabat sebagai Ketua Fraksi NasDem di DPR RI, juga ikut berjuang serta menyetujui pemutihan hutang

Mengenai pemutihan hutang ini, Sunardi mengungkapkan, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, menyurat kepada Presiden dan Gubernur akan mengupayakan pemutihan hutang masuk dalam rencana induk Bappenas.




“Itulah kurang lebih gambaran secara singkat yang menjadi dasar, sehingga forum ini terus berjuang dan kami berkeyakinan akan terjadi pemutihan hutang bagi warga terdampak bencana,” ucap Sunardi

Ketua Pansus Padagimo DPRD Sulteng, Budi Luhur menuturkan, sesuatu yang menjadi harapan pengurus FPPH akan diterapkan, sebagaimana juga menjadi harapan Pansus.

“Saat ini pansus bergerak dalam hal pendataan dan sekaligus upaya pemulihan kembali pasca gempa,” tuturnya.

Dia menjelaskan, kesimpulan akhir berada ditangan Pimpinan DPRD Provinsi Sulteng, karena apapun penugasan dalam DPRD Sulteng harus melalui Pimpinan.




“Kita tidak serta merta membentuk alat kelengkapan DPRD untuk kegiatan tertentu, itu semua berdasarkan aspirasi. Apakah pimpinan akan membentuk Pansus tersendiri mengenai pemutihan hutang,” jelas Budi

“Akan dipelajari dulu dokumen yang diberikan kepada kami untuk selanjutnya, mengambil langkah – langkah DPRD Sulteng. Yang pasti, kami di pansus nanti tergantung penugasan pimpinan kalau nanti tugas pansus Padagimo di kombinasikan juga tugas tambahan berkaitan dengan ini,” tutupnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *