FPPH Apresiasi SE Wali Kota Palu Terkait Penangguhan Cicilan Kredit

oleh -
Ketua FPPH Sulteng, Sunardi Katili

PALU, SULTENGNEWS.COM – Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH) Sulawesi Tengah, mengapresiasi langkah Wali Kota Palu menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 581/0730/Perdagind/2020 tentang Penangguhan Penagihan Pinjaman Bagi Pekerja Sektor Informal, Pengusaha UMKM dan Pemegang Unit Kendaraan/Jaminan di Kota Palu yang ditandatangani Wali Kota Palu Drs. Hidayat, M.Si pada 3 April 2020.

“Bagi saya, SE ini merupakan langkah antisipasi Pemerintah Kota Palu (Pemkot) jika perbankan dalam hal ini bank dan leasing di Kota Palu tidak mematuhi arahan Presiden RI pada 31 Maret 2020 mengenai Kebijakan Kelonggaran atau Relaksasi Kredit Berupa Penundaan Angsuran Hingga Satu Tahun dan penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical Dampak Covid-19 yang ditetapkan pada 13 Maret 2020 lalu,” ujar Ketua FPPH Sulteng, Sunardi Katili melalui siaran persnya, Rabu (8/4/2020).

Menurutnya, salah satu point yang menarik dalam SE tersebut ditegaskan bahwa, akan memberikan sanksi tegas sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku pada bank dan leasing jika tidak mematuhi aturan yang dikeluarkan pemerintah,” katanya.

Point itu lanjutnya, mengasumsikan bahwa selain peran OJK, peran Pemkot juga dibutuhkan dalam pengawasan maupun penerapan sanksi. Ini sangat baik bagi debitur untuk melaporkan ke Pemkot jika ditemukan perbankan yang tidak menerapkan restrukturisasi sebagaimana mestinya.

Dalam penelusuran FPPH terkait dengan kebijakan restrukturisasi perbankan bagi debitur UMKM, KUR maupun pekerja sektor informal yang seharusnya membutuhkan penundaan atau penangguhan pembayaran cicilan pokok dan bunga, debitur tidak butuh perpanjangan waktu pembayaran dan penurunan pembayaran cicilan juga hanya penundaan cicilan pokok saja tetapi pembayaran bunga tetap berjalan.

Meski kebijakan restrukturisasi ini dikembalikan lagi diinternal bank dan leasing masing-masing, namun diharapkan kebijakannya mesti memenuhi rasa kemanusiaan disituasi yang sulit seperti sekarang ini.

Diketahui, FPPH merupakan forum warga yang beranggotakan 34.179 orang, berasal dari Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parimo yang dideklarasikan pada 17 November 2018 yang konseren terhadap perjuangan hak-hak debitur perbankan akibat bencana alam, maupun bencana non alam seperti bencana kesehatan yang melanda saat ini.

Data UMKM, KUR dan pekerja sektor informal yang memiliki cicilan kredit bank maupun leasing di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parimo yang telah dirilis oleh FPPH, sebanyak 5.255 orang debitur pada bank BUMN dengan sisa kredit Rp. 192.790.333.786 dari Kota Palu sebanyak 2.738 orang debitur bank BUMN dengan sisa kredit Rp.88.039.260.602 di Kabupaten Sigi sebanyak 5.316 orang debitur bank BUMN dengan sisa kredit Rp.3.945.702.046 dan dari Kabupaten Donggala ada 167 orang debitur bank BUMN dengan sisa kredit Rp. 7.395.806.233 dari Kabupaten Parimo, untuk Leasing sebanyak 3.048 orang debitur dengan sisa kredit 493.584.759.990.

Selebihnya 17.655 orang debitur ASN, TNI, Polri, Karyawan BUMN/BUMD, Honorer dan Pensiunan/Purnawirawan dengan sisa kredit Rp. 2.164.984.690.652.

“Kita berharap semua bank dan leasing benar – benar bisa memberikan kelonggaran penundaan cicilan baik di bank maupun di leasing,” tutupnya. FUL/*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *