Dukungan KTP Calon Perseorangan Harus Disertai Surat Pernyataan Mendukung Dari Masyarakat

oleh -

Kepala Biro (Karo) Tehnis KPU RI, Nur Sarifah saat melakukan kunjungan ke Kantor KPU Palu, Kamis (26/12/2019). FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti dukungan dari masyarakat kepada pasangan calon perseorangan pada Pilkada Kota Palu tahun 2020, harus disertai bukti surat dukungan yang ditandatangan masyarakat yang mendukung dan dikumpulkan secara individu – individu.

Demikian penegasan yang disampaikan Kepala Biro (Karo) tehnis KPU RI, Nur Sarifah saat melakukan kunjungan ke Kantor KPU Palu, Kamis (26/12/2019).




Menurutnya, pengumpulan bukti dukungan bagi calon perseorangan peserta Pilkada Kota Palu tahun 2020, tidak boleh kolektif atau secara bersamaan. Data masyarakat yang memberi dukungan harus secara individu dan masing-masing masyarakat pendukung memberikan dukungan perlembar.

Dukungan itu, juga harus tersebar di lima Kecamatan dengan jumlah bukti dukungan KTP dan surat pernyataan dukungan sebanyak 21.396 dari jumlah DPT Kota Palu.

“Terkadang masyarakat tidak mengetahui bahwa dirinya ikut memberikan dukungan kepada calon peserta Pilkada, karena biasanya foto copy KTP mereka, hanya dikumpul melalui leasing dan tempat lainya. Olehnya dengan sistim pengumpulan perlembar tersebut, masyarakat mengetahuinya. Sebab dibuktikan dengan tanda tangan mereka sendiri, ” ujar Nur Syarifa.




Dia menambahkan, bukti dukungan dari masyarakat terhadap calon perseorangan pada Pilkada Kota Palu sudah harus dimasukkan ke KPU Palu pada Februari 2020 mendatang. Sementara pendaftaran melalui jalur partai, akan dimulai pada Juni 2020.

Setelah syarat dukungan dimasukkan ke KPU Palu, maka aplikasi Sistim Pencalonan (Silon) wajib diketahui pasangan calon melalui LO dan Operator Silon yang mereka kirimkan ke KPU Palu untuk mengisi data dokumen pribadi pasangan calon perseorangan.

“Dalam hal ini, pihak KPU harus memberikan pelatihan dan akses kepada calon perseorangan menyusun dokumen mereka sendiri ” jelasnya.

Dia juga menegaskan, PNS, TNI, Polri dan pihak penyelenggara pemilihan kepala daerah, tidak boleh terlibat dalam memberikan dukungan kepada calon peserta dalam Pilkada Kota Palu.




Dia juga berharap agar media dapat menjadi mitra maupun corong KPU dalam membantu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tahapan dan proses Pilkada, sehingga memiliki pilihan yang mandiri.

“Kami berharap, dalam menyajikan berita harus berimbang, terkonfirmasi dan real. Sehingga bisa meniadi corong terdepan dalam menangkal hoaks. Independen atau tidak memihak kepada salah satu calon peserta pilkada, ” tutupnya. FUL/*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *