Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemprov Sulteng, Ini Penjelasan Kepala BKD

oleh -
Kepala BKD Sulteng, Asri. FOTO : MAHFUL/SULTENGNEWS.COM

PALU, SULTENGNEWS.COM – Dalam beberapa hari terakhir ini, isu adanya dugaan jual beli jabatan pada pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) pada tanggal 28 April 2022 lalu, menjadi perbincangan hangat publik.

Kabar yang beredar menyebutkan, ada orang – orang yang disebut – sebut dekat dengan pengambil kebijakan yang memainkan peran dengan meminta imbalan dari jabatan yang akan diisi.

Tak tanggung – tanggung, harga dari jabatan itu bervariasi mulai dari Rp20 Juta, Rp25 Juta, Rp50 Juta hingga Rp75 Juta bagi setiap yang akan dilantik. Ironisnya, ada kabar yang menyebutkan bahwa beberapa orang yang telah menyetor sejumlah uang kepada oknum tertentu, malah tidak mendapat undangan untuk dilantik.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulteng, Asri yang dikonfirmasi terkait adanya dugaan jual beli jabatan itu mengaku tidak tahu – menahu masalah itu.

“Saya juga sudah dengar isu adanya jual beli jabatan itu, tapi saya tegaskan bahwa saya tidak tahu menahu terkait isu itu. Kami di BKD sama sekali tidak tahu dan tidak terlibat jika benar itu ada,” ujar Asri kepada wartawan di Kantor BKD Jalan Samratulangi, Kota Palu, Jumat (6/5/2022).

Asri meminta kepada orang – orang yang merasa dirugikan, karena telah menyetor uang kepada oknum tertentu untuk mengungmpulkan bukti – bukti lalu melaporkan langsung kepada gubernur sebagai pembina Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sulteng.

“Kepada yang merasa dirugikan, silahkan kumpulkan bukti lalu laporkan langsung kepada gubernur. Nanti gubernur yang akan memutuskan sanksi apa yang akan diberikan karena beliau Pembina ASN di Sulteng,” terang Asri.

Asri mengakui memang semua nama – nama yang dilantik pada tanggal 28 April 2022 lalu digodok dan diusulkan oleh BKD kepada gubernur, namun BKD tidak tahu – menahu jika orang – orang yang dilantik itu meyetor uang kepada oknum tertentu atas posisinya tersebut.

“Saya sudah laporkan kepada gubernur nama – nama yang dilantik, beserta orang yang merekomendasikannya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, BKD sama sekali tidak tahu – menahu jika benar ada jual beli jabatan itu,” tegasnya.

Asri mengaku, sejak mencuatnya isu jual beli jabatan ini, banyak kalangan yang menganggap bahwa BKD lah yang bermain. Padahal kata Asri, kemungkinan ada oknum – oknum yang mencoba “mencuci tangan” dengan menyalahkan BKD.

“Selama ini saya seperti disudutkan, kalau saya diam nanti akan liar kemana – mana informasi ini,” imbuhnya.

Terkait dengan informasi adanya golongan 3C yang dilantik sebagai Kepala Bidang di Dinas Pendidikan, Asri membantah hal tersebut.

“Itu tidak benar, tidak ada golongan 3C yang dilantik sebagai kepala bidang. Itu sama sekali tidak benar,” tegasnya.

Terkait dengan Kepala Biro, menurut Asri minimal pangkatnya 4A, karena eselonnya 2B untuk jabatan Kepala Biro itu. Pangkat awal seharusnya 4B, tapi boleh dijabat olah PNS berpangkat 4A tapi statusnya Pj.

“Jadi, isu – isu yang berkembang diluar bahwa ada yang dilantik tidak sesuai golongannya itu tidak benar,” tandasnya. FUL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.