Dua Anggota DPRD Sulteng Korkom di Donggala Bahas Penyelesaian Huntap dan Nasib Honorer

oleh -
Dua Anggota DPRD Sulteng yakni Ridwan Yalidjama dan Enos Pasaua saat melakukan Koordinasi dan Komunikasi (Korkom) di Kabupaten Donggala dengan agenda membahas penyelesaian Hunian Tetap ( Huntap) dan nasib honorer yang akan dihapus pemerintah tahun 2023 mendatang, Kamis (30/6/22). FOTO : HUMPRO DPRD SULTENG

DOÑGGALA, SULTENGNEWS.COM – Dua Anggota DPRD Sulteng yakni Ridwan Yalidjama dan Enos Pasaua melakukan Koordinasi dan Komunikasi (Korkom) di Kabupaten Donggala dengan agenda membahas penyelesaian Hunian Tetap ( Huntap) dan nasib honorer yang akan dihapus pemerintah tahun 2023 mendatang.

Kedua Anggota DPRD Sulteng Daerah Pemilihan (Dapil) Donggala – Sigi ini, diterima Asisten I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala, Moh Yusuf Lamakampali bertempat di ruang kerjanya pada Kamis ( 30/6/22).

Dalam kunjungan Korkom ini, Ridwan Yalidjama mempertanyakan masalah belum rampungnya Huntap di Kabupaten Donggala. Sementara warga penghuni Huntara sudah sangat menderita dengan durasi waktu yang sudah memasuki tahun ke empat pasca bencana dasyat yang melanda daerah ini tanggal 28 September 2018 lalu.

“Seharusnya sudah tidak ada lagi warga terdampak bencana yang belum mendapatkan haknya, terutama hak tempat tinggal yakni Huntap,” kata politisi Partai Golkar ini.

Asisten I Pemkab Donggala, Moh Yusuf Lamakampali kepada kedua wakil rakyat ini mengungkapkan, belum rampungnya penyelesaian Huntap tersebut, akibat ada miskomunikasi antara Pemda Donggala dan Pemerintah Provinsi Sulteng dimana Pemda Donggala hanya butuh anggaran pembangunan Huntap karena sudah memiliki lahan.

Sementara ada anggaran APBD dari Provinsi Sulteng peruntukannya untuk pembebasan lahan, sehingga Pemda Donggala diminta untuk membangunkam huntapnya.

“Jadi, itu masalahnya,” ujarnya.

Olehnya kata Yusuf, Pemda Donggala lagi memutar otak untuk mencari titik temu dalam upaya menyelesaikan masalah Huntap ini, sehingga urusan pemenuhan hak – hak korban bencana dapat terurai.

Sementara itu, menyangkut soal nasib tenaga honorer yang direncanakan akan dihapus pemerintah pusat, Yusuf menyarankan agar rekrutmen tenaga honorer melibatkan pihak ketiga. Ia memberi jalan keluar agar Pemda membuat yayasan Korpri atau Perusda apapun namanya yang menjadi pihak ketiga,  memperkerjakan tenaga honorer ini.

“Saya berharap ada formulasi yang tepat dari masing – masing Pemda  yang  dapat menyelamatkan tenaga honorer ini, sehingga mereka juga bisa terselamatkan,” tutupnya.

Usai pertemuan itu, Ridwan Yalidjama dan Enos Pasaua menuju Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Donggala dengan tujuan mendengarkan  penjelasan lansung dari Kepala Dinas PU Kabupaten Donggala soal kondisi Huntap, Huntara serta sejumlah persoalan yang mengikutinya. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.