Driver Grab Bike Beramai-ramai Datangi DPRD Sulteng

oleh -
Puluhan driver bike saat mendatangi gedung DPRD Sulteng menyampaikan tuntutan terkait kesejahteraan mereka. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Puluhan driver ojek online grab bike berdatangan secara beramai-ramai di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan membawa tuntutan mengembalikan skema dan nilai insentif yang lama serta menerapkan sistem yang menguntungkan kedua belah pihak.

Kordinator aksi, Abdul Latif mengatakan, selama tiga bulan terakhir perusahaan grab melakukan perubahan sebanyak dua kali yang sangat merugikan driver.

“Perubahan yang terjadi di hari Senin (10/08/2020) baru-baru ini, betul-betul sudah diluar jangkauan kami. Jadi kami bekerja dari pagi sampai malam, insentif yang diberikan kepada kami itu hanya rp10.000 sampai rp12.000,” kata Kordinator aksi, Abdul Latif saat menyampaikan aspirasinya di depan kantor DPRD Sulteng, Rabu (12/08/2020).

“Maksimal rupiah yang kami dapatkan Rp 150.000 dipotong 20 persen,
berarti tinggal Rp120.000, belum kita menghitung lagi cost operasional kita seperti pulsa, HP, perawatan motor dan lain sebagainya,”sambungnya.

Dia menegaskan, perubahan dari perusahaan grab tersebut, dapat berdampak terhadap penghasilan untuk biaya hidup driver grab, terlebih lagi untuk driver yang sedang mencicil motor, bisa ditarik leasing motonya karena gagal membayar.

“Efeknya, teman-teman yang hanya memakai satu motor untuk menjemput rezeki ini, bisa ditarik pihak leaising karena gagal bayar,” tegasnya.

Menanggapi tuntutan massa aksi, Anggota DPRD Sulteng, I Nyoman Slamet mengungkapkan, secara hitungan perubahan dari perusahaan grab sangat jauh dari keberpihakan terhadap driver grab. Apalagi dalam situasi seperti ini memang perlu harus dibicarakan secara bersama.

“Tuntutan ini perlu juga kami bicarakan di komisi VI sebagai komisi yang membidangi kesra dan lintas komisi beserta pihak perusahaan grab,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sulteng, Sisliandy menerangkan, secara ketentuan dan kewenangan ini merupakan masalah internal. Untuk operator grab sudah memiliki ketentuan yang secara terpusat, karena ojek online khususnya grab terpusat manajemennya satu dan berlaku seluruh Indonesia.

“Hasil rapat awal tahun kemarin bersama mitra di Kementerian terkait, operator ojek online yang tergabung secara nasional adalah mereka yang terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan sampai saat ini hanya dua yang terdaftar yaitu grab dan go-jek,” terangnya.

Sisliandy juga menyebutkan, memang akan ada konsekuensi untuk bergabung di grab di belakang hari nantinya. Tuntutan dari driver grab yang kurang berkenan dengan adanya perubahan dan sudah disampaikan kepada pihak DPRD Sulteng. Semua tuntutan driver akan diteruskan ke pihak grab yang ada di pusat.

“Jadi langkah awalnya, dinas perhubungan akan mengkomunikasikan dengan pihak grab terkait tuntutan driver grab bike agar ada sistem atau mekanisme yang harus diperbaiki menyangkut kesejahteraan driver grab,” pungkasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *