DPRD Sulteng Sumbang 5 Poin Pokir di Musrembang; Dari Soal Pajak Hingga Konsep Kawasan ‘Semeja’

oleh -
Ketua DPRD Sulteng, Dr. Hj. Nilam Sari Lawira, S,P, MP saat menyampaikan pokok – pokok pikiran DPRD Sulteng melalui layar utama di Musrambang Provinsi pada Senin (12/4/2021). FOTO : HUMPRO DPRD SULTENG

PALU, SULTENGNEWS.COM – Sedikitnya ada 5 buah pokok – pokok pikiran (Pokir) DPRD Sulteng sebagai kontribusi terhadap pembangunan di Sulawesi Tengah (Sulteng)  yang  disampaikan Ketua DPRD Sulteng Dr. Hj. Nilam Sari Lawira SP, MP  dalam ajang Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulteng Tahun 2022 yang digelar di Hotel Best Western Palu pada Senin (12/4/2021).

Musrembang itu dihadri oleh Gubernur Sulteng Drs H Longki Djanggola M.Si, para bupati, walikota, Kepala   BPK RI Sulteng, para kepala OPD di jajaran Pemprov Sulteng. Semua mendengarkan secara seksama pemaparan dari  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yakni Direktur Tata Ruang dan Penanganan  Bencana Drs Sumedi Andono Mulyo MA. P.hD,  dari Kepala Bank Indonesia ( BI)  Perwakilan Palu Sulteng Moh Abdul Majid Ikram serta dihadiri.

Ketua DPRD Sulteng, Dr. Hj. Nilam Sari Lawira, SP, MP menguraikan  sumbangsih  Pokir DPRD Sulteng antara lain; Pertama, Penerimaan Perpajakan Tahun 2020 (year on year) sebesar Rp4,005 Triliun atau mengalami penurunan sebesar 6,5 persen atau sebesar Rp280 Miliar, jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yakni sebesar Rp4,285 Triliun.

Sedangkan Tax Ratio atau Rasio Perpajakan di Sulteng cukup rendah yakni hanya mencapai 2,03 poin Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan 2,99 poin Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Kedua, katanya Tahun 2020 data yang diolah dan bersumber dari BPKAD Provinsi Sulteng menunjukkan bahwa realisasi belanja Menurut Fungsi mengalami penurunan dari Rp19,66 Triliiun di tahun 2019 menjadi Rp19,30 triliun di Tahun 2020 atau mengalami penurunan sebesar 1,82 persen.

“Pada semua Belanja Menurut Fungsi, hanya Belanja Kesehatan mengalami kenaikan dari Rp3,14 Triliun menjadi Rp3,30 Triliun pada periode tersebut, sementara belanja fungsi lain mengalami penurunan,” kata Nilam yang juga politisi Nasdem ini.

Ketiga, yakni Kapasitas Fiskal menunjukkan analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, Dana Pinjaman yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) yang digunakan untuk membiayai tugas pemerintahan daerah.

Sementara itu, pointer yang menjadi poiter penting sebagai pokok pokok pikiran DPRD adalah       Pemerintah Provinsi Sulteng Periode 2021-2024 berusaha secara riil mengurangi baik jumlah maupun persentase penduduk miskin melalui berbagai program, kegiatan maupun sub kegiatan dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mendukung segala upaya menurunkan angka kemiskinan melalui logicial framewok “Sulteng Lebih Sejahtera”,

Kelima, sebagai implementasi dari nawacita yakni membangun dari pinggiran dan implementasi tujuan ke tujuh belas yakni tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yakni kemitraan pembangunan baik skala nasional maupun internasional, DPRD Provinsi Sulteng mendukung Pemerintah Provinsi Sulteng yang akan menginisiasi Forum Kerjasama Daerah Kawasan Laut Sulawesi dengan Kabupaten Tolitoli, Buol dan daerah di Gorontalo, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara seperti Nunukan, Kota Tarakan, Berau, Bulungan serta daerah di Kalimatan Timur semisal Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai, Kabupaten Panajam Paser serta Kabupaten Panajam Paser Utara, Forum Kerjasama Teluk Tolo meliputi 10 daerah di Provinsi Sulteng, Sultra, Maluku Utara, Maluku, Forum Kerjasama Teluk Tomini dan Perairan Halmahera Barat, serta akan menciptakan Segitiga Luwu Utara-Sigi-Pasangkayu di bidang Tanaman Pangan dan Hortikulura, dan Peternakan melalui kebijakan hilirisasi dan rantai pasok, serta Kerjasama BUMD. Implementasi kerjasama inilah merupakan cita-cita Dr. Juanda dalam konsep “Kawasan Semeja”.

Sementara itu  Gubernur Sulteng, Drs. Longki Djanggola  dalam sambutannya mengharapkan, Forum Musrenbang ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk sinergitas program dan kegiatan strategis antara perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten

Selain itu, gubernur juga berharap Forum ini dapat menghasilkan usulan program dan kegiatan tahun 2022 dengan tetap memperhatikan kewenangan pemerintah daerah.

Penyusunan program agar memperhatikan  kegiatan yang sifatnya pemberdayaan sudah harus jelas sasaran dan lokasi pelaksanaan. FUL/*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *