DPRD Sulteng Rapat Bersama Dinas Pendidikan Bahas Anggaran Pendidikan di Sulteng

oleh -
Salah satu anggota Banggar DPRD Sulteng, Wiwik Jumatul Rofi'ah, saat menyampaikan pandangannya. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Badan anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama Dinas Pendidikan Sulteng membahas anggaran pendidikan di Sulteng.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadiskud) Sulteng, Irwan Lahace mengatakan, dalam paku anggaran yang diberikan Bappeda lewat Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) sudah cukup, sebab dampak covid-19 menganggu anggaran daerah maupun pusat.

“Karena kalau diserap ke pendidikan semua anggaran, maka tidak ada lagi anggaran yang akan dibangunkan jalan. Saya juga menyadari dengan kondisi keuangan, tentu saja bukan hanya keuangan daerah tapi negara pun terdampak akibat covid-19,” ujarnya.

“Olehnya itu saya tidak menuntut untuk menambah anggaran. Bahkan kalau merujuk pasa undang-undang, maka untuk anggaran pendidikan seharusnya itu memang 20 persen,”lanjutnya.

Irwan juga menyingung sekaitan masalah guru yang ada di setiap sekolah yang berada di beberapa daerah di Sulteng, baginya angka untuk guru-guru pensiun di Sulteng cukup tinggi, artinya umur diatas 50 tahun itu lebih banyak daripada umur yang 30 tahun, itu menjadi salah satu masalah.

Dia menyebut, pembangunan sekolah di provinsi yang tersebar dimana-mana, tidak menghitung kondisi pengangkatan guru.

“Apalagi sekolah yang dibangun jumlah siswanya hanya 60 orang, dana Boss tidak mencukupi untuk membiayai itu, karena dana Boss perhitungannya berdasarkan jumlah siswa, sebab dari dana Boss bisa menggaji guru-guru juga,”sebutnya.

Dalam kesempatan yang sama, salah satu anggota Banggar DPRD Sulteng, Wiwik Jumatul Rofi’ah, mengungkapkan ketika membicarakan program-program Dinas Pendidikan bukan mencari siapa yang salah, tapi mencari masalah, beda antara mencari siapa yang salah dan mencari masalah.

“Mencari masalah itu penting karena ketika kita mengetahui apa masalahnya maka kita akan dapat memberikan solusi, jadi tadi ada beberapa masalah yang belum terjawab,”ungkapnya.

Dia menyampaikan, kalau hukum menjadi dasar sebuah program, maka hukumnya yang didahulukan sebelum programnya.

Wiwik menuturkan kalau belajar dari filosofi pendidikan, sekolah itu ditentukan oleh guru, maka sumber daya guru harus bermutu apabila secara kuantitas tidak bisa dipenuhi dengan baik bagaimana bisa berbicara mengenai mutu guru-gurunya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *