DPRD Sulteng Minta Pembangunan Huntap Segera Diselesaikan

oleh -
Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Anggota Dewan dengan pihak Pasigala Center. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui panitia khusus (Pansus) Padagimo meminta pembangunan hunian tetap (Huntap) segera diselesaikan, karena banyak aduan masyarakat kepada DPRD Sulteng terkait permasalahan huntap sampai saat ini.

Hal itu disampaikan salah satu anggota Pansus Padagimo Sony Tanra saat rapat dengar pendapat (RDP) yang di pimpin langsung Ketua Pansus Padagimo, Budi Luhur bersama anggota pansus dan ikut serta BPBD Provinsi Sulteng, BPBD Kota Palu, BPN Sulteng dan Bupati Sigi di ruang utama DPRD Sulteng, Rabu (01/07/2020).

“Pembangunan huntap harus clear and clear, karena ini kepentingan umum. Dalam kepentingan umum ini, ada hak-hak orang banyak. Pemerintah punya hak mengatur, tapi bukan secara sewenang-wenang,” ujar Sony.

Dia mengungkapkan, dalam pembangunan huntap bantuan dari beberapa lembaga, kualitasnya berbeda-beda yakni antara bantuan dari pemerintah dan dari lembaga donor.

“Saya mendengar kualitas pembangunan berbeda-beda antara yang di bangun swasta dan pemerintah,” ucapnya.

Menurutnya, jika pembangunan itu dilakukan di tempat yang berbeda mungkin saja menyesuaikan dengan kondisi infrastruktur, tetapi itu dalam satu hamparan, berbeda kualitasnya.

Hal itu kata Sony Tandra, tentu akan memunculkan kecemburuan sosial sesama madyarakat. Seharusnya jangan ada perbedaan dalam pembangunan huntap, harus dilakukan secara merata. Sehingga yang dibangun kualitasnya sama tidak ada yang berbeda.

Dia menambahkan, BPN Sulteng harus segera menyelesaikan permasalahan pertanahan terhadap penyintas.

“Harus diperjelas alas hak kepada rakyat. Saya minta kepada BPN segera diselesaikan masalah ini, agar tumpang tindih hak sertifikat tidak terjadi lagi, karena ini bisa mengakibatkan konflik,” tegasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Asisten II Sekprov Elim Somba mengatakan berdasarkan Inpres nomor 10 tahun 2018 tentang percepatan rehap rekon, pemerintah sudah melakukan pembangunan huntap di beberapa tempat.

“Kami sudah mendesain seluruh kegiatan pelaksanaan rehab rekon. Jika kita melihat skema yang ada sudah melakukan rehab rekon dan akan berakhir di 2020, karena pembangunan dari sektor pemukim, sektor infrastruktur sudah bergerak dari 2019,” katanya.

“Persiapan pemukiman sudah ada beberapa prograses terlaksana seperti di Tondo yang di bangun Budha Thuci sudah 100 persen. AA Center 100 persen dan dari Surabaya sudah 100 persen, kemudian di Desa Beka juga sudah 100 persen,” tandasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *