MOROWALI, SULTENGNEWS.COM – Rombongan DPRD Propinsi Sulawesi (Sulteng) yang dipimpin ketua Komisi IV Dr. Ir. Alimuddin Paad didampingi Dinas Tenaga Kerja Prpinsi Sulawesi Tengah mengnjungi PT. Indonesia Morowali Dndustrial Park (IMIP), Sabtu (20/11/2021).
Anggota DPRD Sulteng yang ikut dalam rombongan ini yakni Huisman Brant Toripalu SH, Dra. Marlelah M.Si, Sonny Tandra ST, Aminula BK, Moh. Faisal Lahadja dan H. Zainal Ishak, ST.
Ada beberapa masalah yang menjadi sorotan dan pertanyaan dari para wakil rakyat ini diantaranya masalah tenaga kerja, penanganan limbah pabrik dilakukan PT.IMIP, masalah kemacetan dan masalah penanganan pemulihan Covid 19, dan masalah Corporate Social Responsibility (CSR).
Moh. Faisal Lahadja dan H. Zainal Abidin Ishak dalam kesempatan ini mempertanyakan masalah tenaga kerja di Morowali untuk memastikan kebenaran isu – isu yang berkembang diluar tentang ketenaga kerjaan yang ada di PT. IMIP dimana banyak orang Morowali yang disebut – sebut banyak yang menganggur.
“Data data yang ada di Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sulteng bahwa di areal tambang masi banyak tingkat pengangguranya. Untuk itu kami disini untuk menanyakan langsung seperti apa kondisi yang terjadi di lapangan,” ujar Alimudin Paada.
“Harusnya dana CSR juga diprioritaskan ke masalah untuk peningkatan taraf kehidupan ekonomi melalui UMKM, serta membantu pemerintah dalam program memperkecil stunting dan gizi buruk,” tambah Dra. Marlela.
Menanggapi semua partanyaan itu, managmenet PT.IMIP menjelaskan bahwa masalah ketenaga kerjaan yang ada di bahodopi tidak seperti data yang ada di Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sulteng. Menurut managemen PT IMIP, pihak perusahaan selalu mengutamakan pekerja lokal dengan keterbatasan latar pendidikanya, serta melakukan kontrol terhadap para pekerja yang baru atau pekerja yang sudah keluar dan itu dilakukan setiap bulanya bersama dinas tenaga Kerja Kabupaten Morowali.
“Kami juga membangun gedung Politeknik dan sekarang lagi tahap perluasan, kerena lulusan politeknik setiap tahunya meluluskan 96 siswa,” ujar Humas PT. IMIP, Joko.
Joko juga menjelaskan, untuk masalah limbah pihaknya tidak membuang langsung kelaut, kerena penanganan limbah secara khusus adapun yang dibuang ke laut bukan limbah (baterai), adapun kalau yang dibuang kelaut itu limbah – limbah lokal dan limbahnya suda di treatment terlebih dahulu.
“Kami juga menjaga pencemaran yang ada dilaut dan itu kami lakukan seperti dengan membuka dan menanam bakau seluas 10 hektar di lingkungan areal tambang,” katanya.
Sementara masalah peningkatan kecelakaan lakalantas yang terjadi di areal tambaang di Kecamatan Bahodopi yang sering menimbulkan kemacetan panjang di jam pulang kerja, karenakan karyawan masuk secara pergantian shift kerja dari sore hingga malam hari dan begitu juga dipagi hari.
Managemen PT. IMIP, Sultan menjelaskan bahwa problem kemacetan dan pengelolaan parkir kenderaan pekerja, memang mendapat sorotan yang luar biasa dri pemerintah Kabupaten Morowali. Untuk itu pihaknya akan membangun beberapa jalan alternatif dan areal parkiran yang akan dibuka sekitar 5 sampe 10 H.
Diakhir pertemuan, Dr.ir. Alimudin pada M.S menyampiakan bahwa pihak DPRD Sulteng siap membantu untuk program – program PT. IMIP dalam hal peningkatan kwalitas taraf hidup dan perekonomian masyarakat Sulteng khususnya Kabupaten Morowali.
Untuk masalah data, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulteng diminta untuk memperbaiki data data yang ada, agar tidak ada kesalahpahaman data dari pemerintah Pemerintah Provisi Sulteng dan PT.IMIP. ***
