DPRD Sulteng Kordinasi Ke DPRD Jawa Barat Soal Tata Tertib dan Kode Etik

oleh -
Yahdi Basma. SH, H.M dan Kepala Bagian Persidangan dan Risalah DPRD Sulawesi Tengah, Wahid Irawan S.STP saat berada di gedung DPRD Jawab Barat. FOTO : HUMPRO DPRD Sulteng

PALU, SULTENGNEWS.COM – Panitia Khusus (Pansus) 4 DPRD Sulawesi Tengah, melakukan kordinasi ke DPRD Jawa Barat soal rancangan DPRD tentang tata tertib dan kode etik DPRD.

Pertemuan ini dihadiri langsung Anggota Legislatif (Anleg) Sulawesi Tengah yaitu Drs. Zainal Mahmud Daud, Ronald Gulla, ST, Yahdi Basma. SH, H.M, Tahir H. Siri E.MH bersama Staf Ahli Pansus IV Dr. Asri  Lasatu, SH.,MH dan di dampingi Kepala Bagian Persidangan dan Risalah DPRD Sulawesi Tengah, Wahid Irawan S.STP.

Rombongan DPRD Sulawesi Tengah tersebut, diterima langsung Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang dari Fraksi PDIP dan di dampingi juga Kepala Bagian Perundang-Undangan DPRD Jawa Barat, Drs. H. Amad Arif Rifai, M.Si, di gedung DPRD Jawa Barat belum lama ini.

Tujuan koordinasi tim pansus adalah mengenai tata tertib dan etika DPRD, sehingga dalam kesempatan itu salah satu anggota DPRD Sulawesi Tengah menanyakan apakah di masa pandemi Covid-19 pimpinan bisa memimpin rapat melalui via daring dan mengambil keputusan secara daring. Selain itu, ditanyakan kembali apakah DPRD Jawa Barat juga mengacu pada aturan pimpinan.

Anggota pansus juga berkoordinasi mengenai hari kerja DPRD Jawa Barat, apakah telah mengusulkan hari Sabtu dan Minggu menjadi hari kerja atau belum.

Selain itu, Pansus DPRD Sulteng menanyakan norma yang baru dalam tata tertib DPRD Jawa barat yang tidak sekedar mengcopy paste peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018.

Terkait hari kerja provinsi Jawa barat, belum mengutarakan soal hari kerja Sabtu dan Minggu sebagai hari kerja tetapi baru masih  dirancangkan dan akan dikonsultasikan ke Kemendagri.

Dalam hal ini, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang menjelaskan, teknis mereka dalam tata tertib anggota DPR ketika mengadakan rapat semua harus korum begitu juga dengan rapat Paripurna tidak akan dilaksanakan jika tidak korum, karena mereka berpikir bahwa semua akan korum jika semua pimpinan dan anggota DPRD berada di tempat rapat.

”Kami juga mengacu pada peraturan DPRD Jawa Barat nomor 1 tahun 2017 tentang kode etik dan tata berpakaian dan di DPRD Provinsi Jawa barat dan terutama DPRD Jawa Barat tidak ada praktek double Pansus dalam DPRD Jawa Barat kata Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat,”tutupnya.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.