DPRD Sulteng Gelar RDP Bersama Dinas Kesehatan Sulteng Terkait Rapit Test

oleh -
Suasana RDP DPRD Sulteng Bersama Dinkes Sulteng. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui Komisi IV menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Sulteng terkait rapit test.

RDP itu dipimpin langsung Ketua Komisi IV, Alimuddin Paada beserta anggota Komisi IV seperti Ibrahim A.Hafid, I Nyoman Slamet, Rahmawati, Fairus Husen Maskati, Faisal yang juga dihadiri plt Kepala Dinas Kesehatan Sulteng, dr. Jumriani di ruang utama DPRD Sulteng, Selasa (14/07/2020).

Plt Kadis Kesehatan Sulteng, dr. Jumriani mengatakan, untuk surat edaran (SE) dari Menteri Kesehatan saat keluar ada beberapa klinik swasta yang melaporkan ke pihaknya belum bisa melaksanakan harga itu, karena operasional di keluarkan di atas 150 ribu, begitu pun beberapa rumah sakit dan dinas kabupaten.

“Saya sempat menyurat mengenai SE yang di maksud, dari Dirjen mengatakan kita melihat dulu, dengan adanya data dukungan yang di berikan dari klinik swasta dengan harga yang lebih tinggi,” ujarnya.

“Kam dari dinas provinsi tidak bisa memberikan data dukung, karena harga rapit test yang kita beli dibawa Rp150 ribu,” lanjut dia.

Dikatakan, beberapa kabupaten ada yang membeli di atas harga Rp150 ribu, tapi mereka belum memberikan bukti dukung untuk harga tersebut.

Dia mengungkapkan, surat edaran itu di berlakukan secara umum, jika ada klinik yang memberikan di atas harga Rp150 ribu harus memberikan data dukung untuk melihat apakah benar klinik memberi di atas harga itu.

Menurutnya, untuk rapit test yang dibeli dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak dipungut biaya sama sekali.

“Selama ini yang kita berikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di kabupaten/kota tidak di pungut biaya satu sen pun untuk pemeriksaan tersebut,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Alimuddin Paada menyatakan, sampai saat ini masih ada keluhan dari masyarakat belum ada rapit test yang gratis.

“Kita berharap pada hari ini ada kesepakatan antara DPRD Sulteng dengan Dinas Kesehatan Sulteng untuk menyelesaikan permasalahan rapit test yang masih dikenakan tarif kepada masyarakat, sehingga banyak masukan laporan kepada DPRD Sulteng berkaitan dengan hal itu,” terangnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Sulteng, I Nyoman Slamet menyampaikan, bahwa ada laporan dari masyarakat yang menjadikan dasar untuk dibuatkan peraturan, sehingga perlunya ada pembahasan mengenai tarif rapit test pada hari ini.

“Kita harus mengambil keputusan untuk
biaya tertinggi Rp 150 ribu jika ada yang di atas itu, maka ini akan ada catatan buruk dari masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Sulteng,” jelasnya.

Dia juga menyarankan, Kadis Kesehatan Sulteng untuk bisa membuka pengaduan terhadap masyarakat jika ada temuan yang memberlakukan tarif rapit test di atas Rp 150 ribu.

“Jadi jangan jadikan persyaratan sebagai ancaman kepada masyarakat untuk tidak bisa pergi kemana-mana,” tandasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *