DPRD Sulteng Gelar Paripurna Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020

oleh -
Jurubicara Fraksi Nasdem, Imam Kurniawan saat menyerahkan pandangan umum fraksi Nasdem kepada Wakil Ketua DPRD Sulteng H.M Arus Abdul Karim yang memimpin rapat paripurna pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020. FOTO : HUMPRO DPRD SULTENG

PALU, SULTENGNEWS.COM – DPRD Sulteng menggelar rapat paripurna untuk membahas dan menetapkan Rancangan Perarturan Daerah ( Raperda) tentang pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD Tahun Anggaran  2020  dengan agenda  mendengarkan  pidato pengantar kepala daerah atas Raperda  serta pandangan umum dari fraksi – fraksi, Senin (31/5/2021).

Rapat yang berlagsung di ruang sidang utama DPRD Sulteng itu, dipimpin Wakil Ketua I H.M Arus Abdul Karim  dan dihadiri Pj Sekprov Sulteng Moelyono yang mewakili  Gubernur Sulteng,  Waket III  H Muharram Nurdin S.Sos, M.Si serta hampir seluruh anggota DPRD baik langsung maupun secara virtual termasuk Sekwan Hj Tury Zarfiana SH, M.Si  dan jajarannya serta Kepala BPKAD Pemprov Sulteng.

Dalam rapat tersebut,  delapan fraksi  masing masing Fraksi Nasdem yang dibacakan Imam Kurniawan Lahay, Fraksi Golkar dibacakan Drs. Enos Pasaua, Hj Winiat H. Lamakarate yang membacakan pandangan umum Fraksi Gerindra,  Ir Elisa Bunga Allo dari Fraksi PDIP,  Drs Marlela Sute M.Si dari  Fraksi Demokrat, Drs Zainal M Daud dari Fraksi PKB, Wiwik Jumatul Rofi’ah dari fraksi PKS dan Muhaimin Junus dari Fraksi Amanat Rakyat semua menyatakan menerim  pidato atau penjelasan Gubernur Sulteng  atas Rancanga Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sulteng Tahun Anggaran 2020 untuk  diteruskan pembahasannya pada pembicaraan berikutnya.

Namun beberapa fraksi memberikan catatan, antara lain mempertanyakan hasil refocussing anggaran untuk penanganan Covid 19 yang nilainya  cukup besar, namun penanganan covid 19  belum sesuai yang diharapkan, soal Pergub yang mengatur pungutan biaya pendidikan yang dinilai bertentangan dengan  undang – undang,  sejumlah ruas jalan di Luwuk yang belum tertangani  serta beberapa catatan yang memerlukan tanggapan balik dari pihak eksekutif. FUL/*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.