DPRD Sulteng Gelar Paripurna LHK, Hasil Komunikasi Dalam dan Luar Negeri Tahun 2020

oleh -
Anggota DPRD Sulteng Zainal Daud dan Hasan Patongai saat memberikan dokumen hasil Reses kepada Sekretaris Dewan Tuty Zarfiana, SH, M.Si. FOTO : Humas DPRD Sulteng

PALU, SULTENGNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Hasil Kordinasi (LHK) dan komunikasi dalam dan luar daerah serta reses tahun 2020 di ruang rapat utama DPRD Sulteng, Senin (15/02/2021).

Rapat paripurna tersebut, dipimpin Wakil Ketua II DPRD Sulteng Hj. Zalzulmida A Djanggola, SH, CN yang mengagendakan  penyampaian laporan hasil kerja Panitia Khusus ( Pansus) Koordinasi dan Komunikasi ( Korkom) dalam dan luar daerah masa persidangan ke II  tahun kedua dan koordinasi antara daerah masa persidangan ke II, III tahun pertama dan masa persidangan I tahun kedua.

Rapat paripurna itu, dihadiri  Wakil Gubernur Sulteng, H Rusli Dg Pallabi SH,MH  yang membacakan tanggapan atau jawaban Gubernur Sulteng atas rekomendasi Pansus DPRD Sulteng.

Khusus untuk Korkom luar daerah hasil study banding Komisi II DPRD Sulteng ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah di DKI Jakarta, gubernur menjawab bahwa antara DKI Jakarta dan Sulteng sungguh jauh barbeda karena item pajak dan retribusi di Jakarta jumlahnya sangat banyak dan di Sulteng hanya 13 item.

Demikian pula tanggapan atau jawaban gubernur untuk  kegiatan koodinasi dan komunikasi dalam daerah yang dilaksanakan di 6 kabupaten, secara runtut dan jelas dijawab oleh gubernur sebagai berikut :

1. Kabupaten Banggai melalui pengembangan potensi pariwisata, event central celebes, rekonstruksi ruas jalan pangkalaseang-balantak, antisipasi bencana alam serta pertambangan.

2. Kabupaten Banggai Kepulauan ; Jembatan di Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkuang Utara, dan jalan di Desa Lumba-lumba, Kecamatan Buko Selatan merupakan jalan kewenangan kabupaten Banggai Kepulauan, sementara terkait memo DPRD tentang pembinaan dan pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang mana PMD tidak menganggarkan karena keterbatasan anggaran yang mena penganggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih difokuskan terhadap penanggulangan covid-19.

3.Kabupaten Tolitoli ; hasil rapat PUPR menyatakan anggaran penanggulangan banjir telah tersedia dan menunggu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolitoli untuk menyelesaikan pembebasan lahan, jalan di Desa Ogo Matangan merupakan jalan nasional, Pemprov Sulteng belum menerima permohonan resmi dari Pemkab Tolitoli terkait pembebasan lahan di bantaran sungai Tolitoli dan tahun 2021 telah direncanakan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan ruas pasir putih-basi.

4. Kabupaten Buol ; Penyelesaian permasalahan antara petani plasma dengan kelapa sawit dengan PT. Hip berdasarkan Permen Pertanian nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018.

5. Kabupaten Morowali ; Mekanisme rekruitmen tenaga kerja di PT IMIP, keberadaan TKA di PT IMIP, kebutuhan APD dan sebagainya.

6. Kabupaten Poso ; Kamtibmas Poso telah bekerja maksimal sehingga lingkungan sekitarnya aman dan kondusif termasuk pengamanan Pilkada.

Wakil Gubernur Sulteng, Dr. H. Rusli Dg. Palabbi juga menanggapi laporan hasil DPRD Sulteng yang telah melaksanakan kunjungan di daerah Dapil I-VI berkaitan usulan pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan serta aspirasi masyarakat yang ditujukan ke 14 OPD yakni ; BPKAD, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Cipta Karya dan SDA, Dinas Bina Marga, Dinas ESDM, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Biro Kessosmas, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan serta Dinas Perumaahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. (DAL/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *