DPRD Sulteng Desak Pemprov Anggarkan Poros Palu – Kalamanta

oleh -

Komisi III DPRD Sulteng berpose bersama dengan Bupati Sigi, Moh. Irwan Lapata usai rapat bersama di Gedung DPRD Sulteng. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.com – DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui Komisi III mendesak Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sulteng untuk menganggarkan peningkatan jalan Poros Palu-Kalamanta. Pasalnya hingga saat ini, akses jalan menuju perbatasan Kabupaten Sigi-Kabupaten Luwu Utara tersebut sama sekali masih sangat sulit diakses dengan alat transportasi.

Hal tersebut, terungkap dalam rapat bersama Komisi III bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Pemda Poso dan Balai Taman Nasional Lore Lindu dan Dinas Bina Marga di Ruang Utama DPRD Sulteng (4/9/2018).

Dalam kesempatan itu, Bupati Sigi, Moh. Irwan Lapata berharap kepada Pemprov Sulteng agar di tahun 2019, bisa dianggarkan dalam APBD melalui Dinas Bina Marga. Jika ini disahuti, maka akan sangat membantu proses percepatan pembangunan infrastruktur di di Kecamatan  Pipikoro serta disaat bersamaan akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi rakyat.

“Oleh karenanya, kami berharap ada andil pemerintah provinsi di wilayah paling ujung Kabupaten Sigi. Sebab,  APBD Sigi belum mencukupi untuk bisa menjangkau dan menjawab seluruh permasalahan infrastruktur di Kabupaten itu. Kami berharap DPRD Sulteng dapat memberikan dukungan”, pinta Bupati Sigi, Irwan Lapata dalam repat di Gedung DPRD Sulteng itu.

Ditemui usai rapat bersama, Wakil Ketua Komisi III DPRD, Muh. Masykur sangat mengapresiasi usulan yang disampaikan oleh Bupati Sigi agar secara bersama menyikapi dan menyelesaikan permasalahan infrastruktur itu di Kabupaten Sigi, khususnya di poros jalan menuju wilayah perbatasan dengan Sulawesi Selatan, yakni di Kecamatan Pipikoro.

Wilayah Kecamatan Pipikoro, termasuk salah satu wilayah pinggiran sekaligus jembatan penghubung antara Sulteng dan Sulsel. Posisinya cukup strategis dalam multi aspek, sehingga mestinya tidak terus menerus dipandang sebelah mata oleh Pemprov Sulteng.

“Secara strategis, jika poros penghubung ini sukses dibuka, maka manfaatnya akan sangat luar biasa. Mulai dari pengembangan wilayah sampai pada akses peningkatan ekonomi rakyat secara langsung berdampak,” jelas Masykur.

Masykur berharap, Pemprov Sulteng agar tidak membiarkan Pemkab Sigi berjuang sendiri mengatasi kompleksitas permasalahan yang ada, termasuk soal infra struktur jalan menuju batas. Kita tidak ingin ada perlakuan diskriminasi antar wilayah kabupaten dan kota. Diperlukan perlakuan adil dan setara untuk semua wilayah. Khususnya di wilayah yang sama sekali belum bisa diakses dengan kendaraan roda empat.

Lebih lanjut Masykur menjelaskan, nampak hari ini upaya nyata pemerintah daerah kabupaten untuk menginisiasi pembukaan jalan sampai di wilayah  perbatasan. Namun alangkah lebih mantap lagi, jika sekiranya peningkatan jalan tersebut juga ditindaklanjuti dengan wujud nyata sentuhan tangan Pemerintah Provinsi.

“Ya, kita berharap Pemprov Sulteng dapat menyahuti hal ini, sehingga ke depan jalan menuju batas dapat diakses oleh semua pihak, khusus warga di Kecamatan Pipikoro. Melalui Dinas Bina Marga, kita menunggu semoga dianggarkan  dalam APBD tahun 2019 untuk secara bersama dibahas dan disahkan,” jelas Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulteng ini.***/FUL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *