DPRD Sulteng Bersama Pemrov Sulteng Sepakati KUA PPAS 2021

oleh -
Ketua DPRD Sulteng, Hj. Nilam Sari Lawira saat menandatangani kesepakatan KUA PPAS tahun 2021. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sulteng menyepakati Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2021 Sulteng, setelah melalui rapat berkali-kali dan begitu alot.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sulteng, Hj Nilam Sari Lawira SP, MP, di ruang sidang utama kantor DPRD Sulteng, Kamis (10/10/2020).

Wakil Gubernur Sulteng, Rusli Baco Dg Palabbi saat memberikan sambutan dalam rapat paripurna di ruang rapat utama DPRD Sulteng. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

Dalam rapat itu dihadiri seluruh pimpinan masing-masing, Waket I H M Arus Abdul Karim, Waket II Hj Zalzulmida A Djanggola, SH, CN dan Waket III, H Muharram Nurdin S.Sos dan hampir seluruh anggota dewan serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pada nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulteng dan DPRD Sulteng yang dibacakan Sekretaris DPRD Hj Tuty Zarfiana SH, MS.i ada beberapa hal yang menjadi catatan penting dalam kesepakatan bersama antara Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulteng dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulteng yakni menyangkut rasionalisasi belanja modal yang dinilai kurang mendesak untuk dialihkan kebelanja belanja yang dinilai prioritas.

“Pembangunan irigasi yang rusak akibat bencana alam, penguatan jaring pengamanan sosial, dan belanja untuk pemulihan ekonomi akibat penyebaran wabah Covid-19,”ujarnya.

Dikatakan, seperti diketahui bersama KUA PPAS tahun anggaran 2021 merupakan elemen penting yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) APBD tahun anggaran 2021 nanti, maka tak heran selama rapat yang digelar berkali kali terjadi adu argumen yang luar biasa dinamisnya antara Banggar DPRD Sulteng dan TAPD Pemprov Sulteng.

“Dan demi peningkatan kesejahteraan rakyat terjadilah kesepakatan tersebut yg ditandatangani dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ke 10 Masa persidangan III Tahun 2020 DPR Sulteng,”ungkapnya.

Dikesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sulteng, Rusli Baco Dg Palabbi menuturkan, dengan ditandatanganinya nota kesepakatan rancangan KUA PPAS tahun 2021, maka eksekutif dan legislatif pada hakekatnya mempunyai tanggungjawab yang sama melalui fungsi dan pengawasannya masing-masing.

“Kepada OPD saya menghimbau adar secara proaktif da reponsif senantiasa mengikuti pembahasan tahapan-tahapan selanjutnya dalam penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2021,”tuturnya.

“Sehingga, dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”lanjutnya.

Disebutkan, dengan kesepakatan KUA PPAS tahun 2021, hal ini mencerminkan hubungan yang harmonis dan saling melengkapi antara DPRD Sulteng sebagai lembaga legislatif dan Pemprov Sulteng sebagai lembaga eksekutif,” tutupnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *