DPRD Sulteng Bahas Tindak Lanjut LHP BPK Penanganan Covid-19 Tahun 2020

oleh -
Suasana rapat Sulawesi Panitia Khusus (Pansus) membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) atas penanganan covid-19 Tahun 2020. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui Panitia Khusus (Pansus) membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) atas penanganan covid-19 Tahun 2020.

Adapun rekomendasi hasil pemeriksaan kepatuhan atas penanganan pandemi covid-19 Tahun 2020 dalam hal pelaksanaan kepatuhan atas penanganan pandemi covid-19, Pemerintah Daerah (Pemda) Sulteng segera membuat perencanaan dan strategi penanggulangan dan pencegahan covid-19.

Mempedomani ketentuan peraturan dan perundangan-undangan  dalam melakukan rasionalisasi dan merealisasikan belanja selama penanganan covid – 19.

Kemudian, Pemda Sulteng melalui Apparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk segera menyelesaikan evaluasi tentang kewajaran harga setelah barang di terima, dan apabila terdapat kelebihan pembayaran agar mengembalikannya ke kas daerah.

Pemda Sulteng perlu menetapkan petunjuk teknis dalam ketentuan bantuan keuangan perihal mekanisme verifikasi dan validasi data penerima pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Data Penduduk Dinas Dukcapil. Pembangunan sistem data terpadu kesejahteraan sosial yang berbasis sistem aplikasi.

Perlunya revisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berkaitan dengan dana hibah provinsi kepada daerah yang tidak di realisasikan oleh Kabupaten Banggai dan Kabupaten Poso untuk belanja bantuan beras untuk masyarakat terdampak bencana covid-19 2020.

Lebih lanjut, dalam pembahasan tersebut, Pansus LHP menginginkan agar Pemda Sulteng dapat memaksimalkan kinerja Satgas covid-19.

Membuat rencana operasi perbaikan sistem data Terpadu Kesejahteraan Social (DTKS) yang berbasis sistem aplikasi.

Selanjutnya, Pansus LHP juga mengingatkan agar Pemda Sulteng melakukan optimalisasi sosialisasi protokol kesehatan sampai ke tingkat desa dengan melibatkan tokoh publik. Serta, edukasi tentang covid-19 secara menyeluruh dengan melibatkan peran stakeholder.

Diharuskan penambahan laboratorium, sehingga pemeriksaan sampel tidak lebih dari tiga hari, lebih khusus di wilayah timur Sulawesi Tengah atau di Kabupaten Banggai untuk melayani Kabupaten Tojo Una-Una, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut. Ditambah lagi, Pemda Sulteng kiranya dapat memberikan pelayanan rapid test gratis kepada masyarakat.

Membuat pusat pengaduan covid-19 di seluruh tingkatan, baik melalui media elektronik maupun secara langsung.

Membuat juklak dan juknis pengadaan barang dan jasa bencana non alam dan membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang penanggulangan covid -19.

Berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Pansus mengharapkan ada optimalisasi koordinasi dan komunikasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota.  Kemudian, adanya penegakan disiplin protokol kesehatan.

Tak hanya itu saja, Pemda Sulteng harus melaksanakan tracking secara aktif dan pasif di tempat tertutup dan terbuka serta memperbaiki manajemen perizinan dan pemeriksaan sampel dari tempat pengambilan ke tempat tujuan pemeriksa.

Selanjutnya, Pemda Sulteng perlu menambah tempat-tempat isolasi terpusat di setiap kabupaten atau kota untuk mengurangi isolasi mandiri yang seringkali tidak terpantau dengan baik oleh pemerintah daerah, sehingga menyebabkan cluster baru yaitu cluster keluarga.

Pencegahan, pengendalian interaksi di tempat isolasi mandiri, dan fasilitas layanan kesehatan serta adanya panduan protokol isolasi mandiri juga perlu untuk dilakukan Pemda Sulteng melakukan intansi terkait dan kampanye penegakan disiplin masyarakat untuk membentuk kebiasaan baru dan penegakan hukum.

Oleh karena itu, dengan melihat masih rendahnya tingkat kepatuhan dan efektifitas penanganan covid-19, maka pada pemerintah pada pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga Pansus tindak lanjut LHP BPK atas penanganan covid -19 Tahun 2020 meminta kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melalui rapat badan musyawarah untuk membentuk Pansus pengawasan dan penanggulangan covid-19. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *