DPRD Sulteng Akan Telusuri Dana Reklamasi Pertambangan

oleh -

PALU, SUTENGNEWS.com – Pertambangan merupakan salah satu penyumbang besar pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), sehingga tidak mengherankan jika di Sulteng banyak sekali perusahaan tambang mulai dari batu, kerikil, nikel, biji besi hingga emas.

Namun yang mendapat sorotan kali ini, yakni pertambangan nikel, biji besi dan emas, karena meninggalkan lubang besar dari bekas pertambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti yang terdapat di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.

Wakil Ketua DPRD Sulteng, Muharram Nurdin kepada sultengnews.com mengatakan, sebenarnya sebelum izin eksplorasi pertambangan keluar, ada kesepakatan antara pihak perusahaan dengan Pemerintah Daerah yang diwakili bupati terkait dengan dana reklamasi atau penimbunan kembali bekas reklamasi setelah perusahaan meninggalkan lokasi yang telah di gali.

“Saya melihat banyak sekali lubang – lubang bekas galian pertambangan di Morowali dan Morowali Utara yang tidak ditimbun kembali. Pertanyaannya sekarang, kemana dana kesepakatan reklamasi pertambangan, karena lubang – lubang hasil galian tidak ditimbun kembali,” ujar Ketua DPD PDIP Sulteng, Selasa (4/9/2018).

Dikatakan, seharusnya dengan adanya kesepakatan reklamasi antara pihak perusahaan dengan pemerintah daerah, lubang – lubang hasil pertambangan itu sudah ditutup semua karena ada dananya. Namun kenyataannya, hingga kini banyak lubang – lubang yang belum ditutup.

“Inilah yang menjadi pertanyaan kami di dewan, kemana dana reklamasi pertambangan itu…? karena kenyataannya lubang – lubangnya belum ditutup,” tegas politisi PDIP ini.

Menurut Muharram, di Sulteng banyak sekali perusahaan tambang yang setelah selesai melakukan aktivitas di daerah tertentu, meninggalkannya dengan begitu saja, tanpa ada rasa tanggung jawab menimbunnya lagi, padahal ada adananya. Sebab kata Muharram, tidak akan bisa keluar izin pertambangan sebelum ada kesepakatan dana reklamasi antara pihak perusahaan dengan pemerintah daerah setempat.

“Dulu kan semua izin pertambangan masih ditangani bupati di masing – masing daerah dimana perusahaan itu beroperasi. Namun sekarang, semua izin sudah dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur. Jadi, yang mengetahui soal kesepakatan dana reklamasi pertambangan adalah masing – masing bupati,” tegasnya. FUL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *