DPRD Sulteng Ajak Kapolda Sulteng Untuk Tangangani Tambang Ilegal

oleh -
Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Sony Tandra, saat menyampaikan ajakan tangani pertambangan ilegal di Sulteng. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Sony Tandra mengajak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulteng, Irjen.Pol.Abdul Rakhman Baso,SH untuk menangani secara bersama pertambangan ilegal di Sulteng.

“Terkait dengan pertambangan, bahwa sebelumnya kami dari DPRD Sulteng sudah membicarakan dengan dengan Kapolda Sulteng Irjen Pol. Drs. Syafril Nursal, SH,MH mengatakan untuk pertambangan ilegal kita bukan hanya sekedar memberantas, tapi juga perlu ada solusi yang diberikan,”kata Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Sony Tandra, dalam pertemuan bersama Kapolda Sulteng, Irjen. Pol.Abdul Rakhman Baso,SH, di ruang VIP DPRD Sulteng, Rabu (09/09/2020).

“Saya kira apa yang dikatakan kapolda tersebut benar, kita harus memberikan solusi, karena rakyat berpikir sumber daya alam ini kita punya, tapi kita tidak dapat sedikit pun,”sambungnya.

Disebutkan, sebenarnya kemarin sudah ada Peraturan Daerah (Perda), untuk membuat wilayah pertambangan rakyat, tapi tiba-tiba di pusat berubah regulasi, undang-undang nomor 3 tahun 2020, bahwa kewenangan semua di tarik ke pemerintah pusat.

“Karena kewenangan sudah ditarik ke pusat, maka setelah situasi agak membaik, saya mau ajak kepolisian bertemu dengan kementerian untuk menyampaikan supaya ada pertambangan rakyat yang diberikan pemerintah pusat melalui melalui pemerintah daerah, supaya penghasilan pertambangan bisa tersalurkan kepada rakyat dan tidak menjadi ilegal,”sebutnya.

Sony mengungkapkan, tuntutan yang disampaikan rakyat untuk tuntaskan tambang ilegal pasti kepada DPRD Sulteng, jadi barangkali kepolisian dan DPRD bisa bersama-sama menemui kementerian terkait.

“Jadi bagaimana rakyat bisa mengolah untuk biaya hidupnya, kemudian daerah juga mendapatkan pendapatan, karena kalau ilegal pasti keduanya tidak akan mendapatkan apa-apa,”ungkapnya.

Sementara itu, Kapolda Sulteng, Irjen. Pol.Abdul Rakhman Baso,SH menyetujui ajakan dari Sony Tandra tersebut, untuk bisa menangani pertambangan ilegal di Sulteng dan mewujudkan pertambangan rakyat demi peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya di wilayah tambang.

“Boleh pak, kami setuju,” singkat Polda Sulteng.

Kapolda juga mengharapkan, agar terus ada sinergitas antara Polda Sulteng dan DPRD Sulteng dalam kerja-kerja yang saling berkaitan.

“Harapannya untuk terus bersinergi pak,”pungkasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *