DPRD Parmout Soroti Kenaikan Pajak dan Retribusi RS Moutong

oleh -
Suasana rapat pembahasan Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi di wilayah tersebut, Selasa (17/3/2020). FOTO : INTAN ARIF

PARIGI, SULTENGNEWS.COM – DPRD Kabupaten Parigi Moutong menyoroti kenaikan pajak dan retribusi Rumah Sakit (RS) Moutong pada pembahasan Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi di wilayah tersebut, Selasa (17/3/2020).

Rapat tersebut dipimpin Suardi dan dihadiri beberapa anggota dewan Pansus tiga dan Direktur Rumah Sakit Moutong, Sheril Veronika untuk membahas Perda tersebut.

Anggota DPRD Parmout, Fadly misalnya mempertanyakan kenaikan pajak dan retribusi yang dikeluarkan RS Moutong yang menurut dia tidak tepat dilakukan sebab akan menyusahkan warga yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan.

“Jangan sampai kenaikan pada pajak dan retribusi di RS Moutong bersifat komersil,”ujar dia.

Sejauh ini tambah Fadly, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Parigi Moutong ada di sektor kesehatan. Untuk itu kenaikan pajak dan retribusi jangan sampai terkesan melalaikan kepentingan masyarakat dengan memanfaatkan pelayanan tersebut untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar, demi perolehan PAD tanpa memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

“Karena seharusnya, pelayanan kesehatan harus melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat,”kata Fadly.

Untuk itu ia meminta agar pihak RS tidak serta-merta menaikkan pajak dan retribusinya.

Salah satu contoh kenaikan pajak dan retribusi yang dinilai Fadly perlu diseimbangkan yakni, kenaikan pelayanan dokter ahli emergency yang sebelumnya sebesar Rp40 ribu menjadi Rp50 ribu.
Menurutnya, kenaikan itu tidak perlu dilakukan sebab pelayanan yang dilakukan tetap bisa maksimal. Ia pun mempertanyakan tolak ukur kenaikan tarif tersebut.

Sementara itu, Direktur RS Moutong Sheril Veronika menjelaskan keputusan pihak rumah sakit menaikkan pajak dan retribusi RS Moutong karena adanya rencana untuk menaikkan tipe rumah sakit yang sebelumnya pratama menjadi tipe D.

“Soal kenaikan tarif pelayanan dokter emergency dari Rp40 ribu menjadi Rp 50 ribu, itu untuk rumah dinas dokter ahli yang sampai hari ini belum juga selesai pembangunannya,”terang dia.

Diungkapkan Sheril, kenaikkan tersebut tidak serta-merta dinaikkan tanpa pertimbangan. Mengingat beberapa fasilitas pelayanan yang sangat dibutuhkan masih serba kekurangan.

“Contohnya saja, kami sampai hari ini membutuhkan dua bangunan. Satu bangunan untuk tempat penyimpanan obat-obatan dan ruang isolasi,”tuturnya.

Kedua ruangan tersebut bila tidak diadakan akan memberikan dampak buruk bagi pelayanan rumah sakit. Misalnya bila tidak dibangun ruang penyimpanan obat-obatan, maka obat-obatan yang disimpan akan cepat rusak.

“Sedangkan ruang perawatan isolasi kami hanya punya satu. Kalau ada kasus corona, RS kami tidak bisa menampung karena keterbatasan ruangan,” jelasnya lagi.

Dia pun meminta agar dilain kesempatan, anggota DPRD Parmout perlu meninjau rumah sakit mereka agar melihat langsung kondisi rumah sakit.
Dari permintaan Sheril, anggota Pansus yang hadir segera mengiyakan permintaan tersebut. INT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *