DPRD Kota Palu Setuju Pembentukan Satgas CSR

oleh -

Keterangan Foto :

Massa aksi dari Aliansi Palu Monggaya saat memasuki gedung DPRD Kota Palu. FOTO : MAHFUL/SN

PALU, SULTENGNEWS.com – DPRD Kota Palu akhirnya menyetujui usulan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk menangani Corporate Respons Sibility (CRS) tabang galian C yang beroperasi di Kota Palu, setelah sebelumnya sempat bersitegang dengan perwakilan massa aksi dari Aliansi Palu Monggaya.

“Dengan ini saya nyatakan, tuntutan massa aksi terkait pembentukan satgas CSR kami setujui dan akan dibuatkan rekomendasi untuk disampaikan ke Walikota Palu,” ujar Anggota DPRD Kota Palu, Sophian R Aswin saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan massa aksi.

Anggota DPRD Kota Palu saat menerima perwakilan demonstran dari Aliansi Palu Monggaya di Ruang Utama Gedung DPRD Kota Palu. FOTO : MAHFUL/SN

Sebelum kesepakatan itu dicapai, terjadi perdebatan antara perwakilan massa aksi yakni Fajar Maulana dan anggota DPRD Kota Palu Rugaiya Muhammad terkait dasar pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2016 tentang  Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Menurut Fajar Maulana, Perda Nomor 13 Tahun 2016 itu tidak mencantumkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan undang – undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal sebagai rujukan.

“Di Undang Nomor 40 dipasal 74 sangat jelas sekali mewajibkan perusahaan mengeluarkan CSR, bukan sedekah, bukan bagi – bagi beras, bukan hibah untuk masyarakat. Tapi wajib mengeluarkan CSR,” ujar Fajar Maulana di hadapan anggota DPRD Kota Palu, Senin (15/1/2017).

Selain itu kata Fajar, ada juga Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007 pasal 17 sangat jelas juga disebutkan bagi perusahaan yang menanamkan modal disegala sektor, wajib mengeluarkan CSR.

Diundang – undang nomor 25, banyak sekali yang harus dikeluarkan pada pasal 2 untuk mengeluarkan pemeliharaan lingkungan. Dipasal 17 sangat jelas sekali mengatur bahwa perusahaan harus mengeluarkan dana untuk perbaikan lingkungan. Pasal 15 poin B, juga sangat jelas mengatur perusahaan agar mengeluarkan CSR.

“Bagi perusahaan yang tidak menjalankan poin pada pasal 15 itu, maka pada pasal 34 disebutkan sanksi berupa teguran secara tertulis, pembatasan, pembekuan perusahaan dan pencabutan izin usaha. Namun pada Perda nomor 13 tahun 2016, tidak sesuai dengan undang – undang di atasnya itu,” terangnya.

Perwakilan massa aksi dari Aliansi Palu Monggaya saat berlialog dengan anggota DPRD Kota Palu. FOTO : MAHFUL/SN

Menanggapi pernyataan Fajar Maulana, Anggota DPRD Kota Palu Rugaiyah Muhammad mengatakan, semua undang – undang yang disampaikan Fajar Maulana sebenarnya sudah tercantum semua dalam naskah akademik Perda Nomor 13 tahun 2016. Bahkan kata Rugaiyah, bukan hanya dua undang – undang itu, tapi masih banyak sekali yang menjadi dasar pembentukan perda nomor 13 tahun 2016 yang dicantumkan di naskah akademik perda itu.

“Bukan hanya dua undang – undang itu pak, tapi masih banyak undang – undang lain yang sudah kita masukkan dalam naskah akademik sebelum ditetapkan menjadi perda, sebab tidak bisa perda jadi kalau tidak ada naskah akademiknya,” terang Rugaiyah.

Namun pernyataan Rugaiyah mendapat tanggapan balik, sehingga antara anggota DPRD dengan perwakilan pengunjuk rasa telibat debat terkait masalah dasar hukum pembuatan perda itu.

Ditengah diskusi yang mulai memanas itu, perwakilan pengunjuk rasa lainnya, Agus Faisal yang juga dalam kesempatan itu langsung menawarkan naskah kesepakatan bersama antara DPRD Kota Palu, Walikota Palu dan perwakilan dari Aliansi Palu Monggaya terkait pembentukan Satgas CSR agar permasalahan itu tidak melebar kemana – mana.

Usulan ini awalnya masih diperdebatkan, karena keinginan pengunjuk rasa, setelah konsep usulan keputusan bersama itu disetujui, maka dengan sendirinya Perda nomor 13 sudah dibekukan. Namun hal itu mendapat sanggahan dari Anggota DPRD Kota Palu H Nanang. Menurutnya, usulan kesepakatan bersama antara DPRD, Walikota dan Pengunjuk Rasa tentang pembentukan satgas CSR, tidak berarti membatalkan Perda Nomor 13 tahun 2016.

Olehnya, H Nanang menawarkan bahwa kesepakatan bersama terkait pembentukan Satgas CRS, adalah bagian lain setelah mendapat persetujuan Walikota Palu. Sementara Perda Nomor 13 tahun 2016, adalah hal lain yang bisa direvisi dan disempurnahkan jika memang masih terdapat kekurangan – kekurangan.

Usulan H Nanang ini, akhirnya disetujui pengunjuk rasa dan Anggota DPRD Kota Palu yang salah satu poinnya membentuk Satgas CSR yang bertugas mengaudit semua CSR dari perusahaan dan disalurkan kemana saja CSR selama ini. Siapa – siapa saja yang nantinya akan duduk sebagai anggota Satgas, masih akan dibicarakan kembali antara DPRD Kota Palu bersama Walikota dan perwakilan para pengunjuk rasa.

Setelah kesepakatan itu dicapai, ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Palu Monggaya itu akhirnya membubarkan diri secara tertib dan meninggalkan Gedung DPRD Kota Palu. FUL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *