DPD KNPI Sulteng Ditantang Diskusi Soal RUU Omnibus Law

oleh -

Fredy Onora saat berorasi dalam demonstasi terkait penanganan bencana di Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala). FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.CON – Salah satu Pemuda Sulawesi Tengah, Fredy Onora menantang Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk berdiskusi terkait Rancangan Undang – Undang (RUU) Omnibus Law.




Hal itu diungkapkan Fredy Onora melalui pesan WhatsApp ke redaksi sultengnews com, Senin (24/02/2020).

Tantang itu dilayangkan, karena Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI mendukung RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja segera disahkan oleh Pemerintah.

Fredy Onira menegaskan, ada 3 alasan dirinya tidak menghormati dan tidak tertarik berlembaga disana yaitu tidak demokratis, representatif dan anti rakyat.

“Pertama, lembaga ini dikuasai oleh organisasi itu-itu saja (yang lain jadi pelengkap), alih-alih mendorong inovasi pemuda dan menjadi wadah, tapi kenyataannya hanya sekedar bacot kosong di siang bolong. Bagaimana bisa lahir pemuda yang inovatif dan aspiratif kalau organisasi ini penuh dengan intrik dan tidak demokratis. Siapa yang tidak tergiur anggaran yang dikelola setiap tahun lumayan besar yang sumbernya dari hibah daerah,” tegasnya.




Kedua, komposisi pemuda dalam lembaga ini kadang membingungkan, sebab umur rata – rata kader dalam lembaga ini sudah memasuki usia dewasa bukan lagi usia muda, jika merujuk pada definisi usia, maka pemuda ialah orang yang berumur 16-25 Tahun, jika berusia lebih dari 25 maka sudah masuk dalam kategori usia dewasa.

“Organisasi ini juga tidak representatif, mereka tidak mewakili nasib pemuda buruh muat di pelabuhan, pemuda desa di lahan garapannya, pemuda nelayan setiap hari melaut dan pemuda disabilitas di kursi-kursi roda. Sehingga akan jadi wajar kalau melihat program – program mereka tidak akomodatif apalagi aspiratif. Pada akhirnya tidak membawa dampak perubahan secara langsung terhadap pemuda yang ada di daerah,” ujarnya.

Ketiga, lembaga ini menjadi wadah perpanjangan kekuasaan Oligarki, selain untuk mengamankan kekuasaan, lembaga ini kerap kali dipakai untuk menjadi klaim atas setiap keputusan dan regulasi pemerintah yang kebanyakan justru cenderung tidak berpihak pada rakyat.




“Jika memang benar mereka representasi pemuda dan berpihak pada nasib rakyat maka mendukung RUU CILAKA adalah haram hukumnya,” sebut Fredy.

Fredy menjelaskan, ada beberapa poin yang semestinya menjadi acuan nalar organisasi KNPI.

“Segala jenis cuti yang menjadi hak pekerja akan dihilangkan, skema kontrak kerja dibuat berdasarkan keinginan sepihak pengusaha, pemutusan hubungan kerja lebih menguntungkan pengusaha dan seluruh pelanggaran yang dilakukan pengusaha terhadap pekerjanya tidak akan mendapatkan hukuman pidana melainkan hanya sanksi administrasi,” jelasnya.

“Saya tantang KNPI Sulawesi Tengah untuk berdiskusi RUU CILAKA (Onimbus Law), dan saya menunggu konfirmasinya,” tandas Fredy. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *