DP3A Tolitoli Siap Bantu Korban KDRT

oleh -

Foto : Ilustrasi

TOLITOLI, SULTENGNEWS.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tolitoli, Lely Husna Bantilan mengatakan, angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Tolitoli cukup tinggi.

“Kekerasan dalam rumah tangga di Toltoli cukup tinggi, namun masih banyak masyarakat khususnya kaum perempuan yang mengalami kekerasan tidak tahu harus meminta perlindungan dan pendampingan kepada siapa,” terang Lely Husna Bantilan kepada sultengnews.com, Senin (18/12/2017).

Dikatakan, masyarakat di Tolitoli banyak yang mengalami kekerasan tetepi tidak tahu harus mengadu kemana, makanya dari awal tahun 2017 sudah didirikan kantor yang menangani kasus – kasus kekerasan dalam rumah tangga  yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dia menjelasakan, banyak masyarakat  tidak mengetahui  bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menangani hak – hak kaum perempuan dan anak, bukan hanya bergerak untuk pemberdayaan kaum perempuan.

“Kami akan membantu para kaum perempuan dan anak – anak yang mengalami permasalahan didalam rumah tangga seperti  KDRT, pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, hak – hak anak yang tidak terpenuhi misalnya karena orang tua bercerai namun anak tidak dinafkai oleh bapaknya,” katanya.

Dia menuturkan, sepanjang tahun 2017 baru sekira 13 kasus yang sudah ditangani DP3A. Dari beberapa kasus tersebut, ada yang bisa tertangani dan ada juga yang berlanjut sampai ke proses hukum.

“Saat ini baru 13 kasus yang tertangani dengan cara mediasi,  tetapi ada juga yang berlanjut sampai ke proses hukum karena sudah terjadi kekerasan fisik,”  tuturnya.

Dari 13 kasus tersebut, diakui masih sangat minim dibandingkan dengan angka kekerasan terhadap perempuan maupun anak – anak di Tolitoli. Hal ini dikarenakan pihak dinas tersebut, belum banyak melakukan sosialisai kepada masyarakat karena terkendala masalah anggaran.

“Tahun 2017 ini memang kami belum melakukan sosialisasi, karena terkendala beberapa masalah seperti anggaran kemudian pelatihan untuk para pegawai dikantor kami. Bahkan kami untuk turun lapangan harus memakai anggaran pribadi, karena saya sebagai kepala dinas merasa tertantang dalam manangani  kasus – kasus di luar sana. Tapi insya Allah tahun 2018, kami akan gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat ,” terangnya.

“Kepada masyarakat yang membutuhkan pendampingan dalam penyelesaian kasus dalam rumah tangga khususnya kaum perempuan dan anak,  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak siap membantu dan mendampingi kasus – kasus yang dilaporkan,” tutupnya. AND

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.