DP3A Sulteng Bentuk Aliansi Laki – Laki Peduli Perempuan dan Anak

oleh -
Kepala Biro Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng, Sitti Hasbiah (Jilbab Merah). FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Sulteng, saat ini tengah menggagas pembentukan sebuah aliansi untuk laki – laki yang diberi nama ALAPURA atau Aliansi Laki – Laki Peduli Perempuan dan Anak.

“Tujuan dibentuknya ALAPURA ini, agar semakin banyak laki – laki yang peduli terhadap perempuan dan turut memperjuangkan hak – hak perempuan,” ujar Kepala DP3A Sulteng, Ihsan Basir saat menjadi narasumber pada dialog publik pada peringatan Hari Perempuan Internasional di kafe sebelah, Kamis (12/3/2020).

Dialog publik ini, dilaksanakan oleh Jejaring Mitra Kemanusiaan (JMK) Oxfam untuk memperingati Hari Perempuan Internasional dengan tema “Merefleksikan Keterlibatan dan Pemenuhan Hak Perempuan PASIGALA Pasca 546 Hari Bencana Sulteng.

Dalam dialog ini, Ihsan Basir juga memaparkan beberapa masalah yang dialami perempuan seperti masih rendahnya ekonomi perempuan, masih kurangnya keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, masih rendahnya juga keterlibatan yang terlibat menjadi anggota Polri dan TNI, serta masalah – masalah lainnya yang dialami perempuan.

Meski demikian, Ihsan Basir juga bersukur karena keterlibatan perempuan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah setara dengan laki – laki. Bahkan pada posisi jabatan eselon III, keteribatan perempuan justru lebih banyak dari laki – laki.

“Dalam dunia politik, kita juga patut bersyukur karena keterlibatan perempuan juga sudah mulai banyak,” ujarnya.

Kepala Biro Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng, Sitti Hasbiah yang mewakili Gubernur Sulteng pada dialog publik itu mengatakan, perempuan adalah korban terbanyak pada setiap bencana karena perempuan lebih mendahulukan menyelamatkan anggota keluarganya daripada diri sendiri.

Selain itu, masih teguh dipegangnya nilai-nilai budaya patriarki juga ikut menghambat akses perempuan untuk mendapat pengetahuan kebencanaan maupun dalam aktivitas fisik yang bisa membantu mereka menyelamatkan diri saat bencana datang.

Olehnya dengan dialog publik, diharapkan membantu pihak-pihak terkait mendapat gambaran spesifik untuk mendukung upaya pemenuhan hak perempuan dan keterlibatan mereka khususnya pada periode pemulihan.

“Dengan demikian, kita bisa mengidentifikasi hal-hal apa yang harus diintervensi dan ditangani secara cepat, terintegrasi dan komprehensif,” ujar Sitti Hasbiah. */FUL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *