Ditjen Dukcapil Apresiasi Pansus I DPRD Sulteng Terkait Raperda Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

oleh -
Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Sri Indrianingsih Lalusu saat memberikan penjelasan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan saat melakukan konsultasi ke Ditjen Dukcapil, Rabu (13/4/2022). FOTO : HUMPRO DPRD SULTENG/RAMADHAN

JAKARTA, SULTENGNEWS.COM – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri memberikan apresiasi kepada Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Sulteng atas adanya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Apresiasi itu disampaikan Sekretari Ditjend Dukcapil Hani Syopiar Rustam, SH, yang didampingi Kepala Bagian Perencana Adel, Perencanaan Lili dan Penanggung Jawab Perencanaan Wilayah Sulteng Asep Firdaus, S.Stp., M.Si saat Pansus I DPRD Sulteng melakukan konsultasi ke Ditjen Dukcapil, Rabu (13/4/2022).

Rombongan Pansus I DPRD Sulteng ini, dipimpin Ketua Pansus I Yahdi Basma, serta dihadiri Wakil Ketua Pansus I Ronald Gulla, ST, Sekretaris Abdul Karim Al Jufri, serta Anggota Pansus I lainnya diantaranya Dra. Hj. Sri Indraningsi Lalusu, Rosmini A. Batalipu, Ambo Dalle, S Ag, H. M Tahir H.Siri, SE dan Ellen Esther Pelealu, SE.

Ketua Komisi I DPRD Sulteng yang juga Anggota Pansus I DPRD Sulteng, Sri Indrianingsih Lalusu dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa raperda itu merupakan inisiatif dari Komisi I DPRD Sulteng yang diketuainya.

“Kami hadir disini untuk menkonsultasikan raperda ini, agar wewenang kami dalam hal ini Pemerintah Provinsi dalam penyelengenggaran adminstrasi kependudukan sampai dimana dan juga raperda ini dibuat untuk menfasilitasi serta membantu masyarakat yang selama ini mengeluhkan pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten yang tidak maksimal,” ujarnya.

Sri Indraningsih mengaku Pansus I DPRD Sulteng membutuhkan masukkan dan kritik atas raperda yang sudah diuji publik ini.

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Perencana Ditjen Dukcapil, Adel mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 telah mengatur secara detail tentang kewenangan gubernur, bupati/walikota dan dinas terkait masalah kependudukan.

“Saya berharap, raperda ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan diatasnya,” ujar Adel.

Sementara menurut bagian perencanaan, Lili menyampaikan ada beberapa poin yang perlu dimasukkan di raperda ini untuk dipedomani seperti ada tiga Permendagri yang baru dibuat yakni; Pertama, Permaendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, lunak dan blanko KTP elektronik serta penyelenggaran identitas penyelenggaran digital.

Kedua, Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang pedoman pencatatan nama pada dokumen pendudukan. Ketiga, Permendagri Nomor 74 Tentang pendaftaran penduduk non permanen.

“Hal-hal seperti ini, harus masuk dalam perda. Semua permemdagri yang ada, tidak perlu diterjemahkan lagi dalam peraturan daerah, namun jika ada daerah yang mau buat perda tidak diperbolehkan untuk menkopi aturan aturan diatasnya, tetapi memasukan yang memang diperlukan di daerah itu sendiri seperti inovasi – inovasi dan permasalahan lainnya,” katanya.

Sedangkan Asep Firdaus, S.Stp., M.Si yang merupakan Penanggung Jawab Wilayah Sulteng mengungkapkan, adanya raperda itu sangat bagus dan dirinya memberikan apresiasi atas raperda tersebut.

“Saya apresiasi dan saya bersemangat, karena mengingat levelisasi dalam pencatatan Sulteng dan beberapa kabupatennya masuk pada level paling bawah. Olehnya, diharapakan raperda ini dapat mendongkrak Sulteng untuk bisa naik level,” tandasnya. (Humpro DPRD Sulteng/Ramadhan)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.