Dirjen Politik : Pilkada 2020 Harus Ikuti Protokoler Covid-19

oleh -
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusli Dg. Palabbi, SH, MH saat mengikuti rapat secara virtual dengan Dirjen Politik dan PUMK, DR. Bachtiar M.Si, Rabu (10/6/2020). FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusli Dg. Palabbi, SH, MH secara virtual mengikuti Video Converence terkait kesiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan narasumber Dirjen Politik dan PUMK, DR. Bachtiar M.Si, Rabu (10/6/2020).

Selain Wakil Gubernur, H. Rusli Dg. Palabbi dengan kepala daerah lainnya, puluhan peserta Vidcom adalah Kepala Dinas Kominfo dan Humas se-Indonesia.

Dirjend Politik dan PUMK, DR. Bahtiar, M.Si dalam pengarahannya meminta seluruh penyelenggara pemerintah dan pelayanan publik agar produktif selama masa pandemi dan berupaya memutus mata rantai penularan Covid-19 serta melakukan penyesuaian dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial dan sebagainya.

Hal tersebut kata Dirjen, DR. Bahtiar terutama dalam new normal. Untuk itu agar mengikuti protokoler gugus tugas covid-19 yakni cuci tangan menggunakan sabun, pakai masker dan senantiasa menjaga jarak.

Akibat pandemi covid-19 lanjut Dirjen, kehidupan berpolitik termasuk Pilkada serentak pada bulan september 2020 terpaksa diundur hingga 9 Desember sesuai Perpu pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 sebagaimana opsi yang diusulkan oleh penyelenggara KPU,
DPR, Bawaslu serta penyelenggara negara lainnya.

Dirjen DR. Bahtiar menegaskan, 15 Juni 2020 tahapan Pilkada diaktifkan kembali dengan narasi Pilkada Luber, Jurdil dan aman dari Covid-19

Untuk itu, dalam SOP tata baru pilkada mengikuti protokoler gugus tugas covid-19. Misalnya pendaftaran balon tidak ada lagi iring-iringan dan hanya perwakilan saja, demikian pula saat pengumuman pasangan balon tidak boleh lagi ada kerumunan dan harus diawasi oleh bawasluh dan pihak keamanan.

Kampanye pilkada yang sebelumnya 81 hari, dipangkas menjadi 71 hari dan tidak ada arak-arakan dan dangdutan dilapangan digantikan pertemuan secara virtual dan kegiatan lain mengikuti protokol gugus tugas covid-19.

“Saat pemungutan suara 9 Desember 2020, skenario TPS maksimal 500 orang yang sebelumnya 800 orang. Untuk itu jumlah TPS akan ditambah, sehingga petugas dan anggaran juga akan bertambah,” beber Dirjen Bahtiar.

Pihaknya yakin, pilkada serentak bisa dikendalikan karena yang terlibat hanya orang dewasa dan hanya salah satu bentuk kenormalan baru dengan mengacu protokoler gugus tugas covid-19.

“Saat ini para pemimpin dịuji pada mâsa krisis ditengah ombak covid-19. untuk itu mari saling mendukung serta mencari solusi dan jangan saling menyalahkan,” tegas Dirjen Bahtiar.

Rata-rata peserta rapat persiapan pilkada serentak secara virtual se-Indonesia menyatakan kesiapannya dalam mensukseskan pilkada serentak, beberapa masalah yang timbul hanya seputaran anggaran
penanganan protokol covid-19 dalam proses pilkada.***

Biro Humas dan Protokol

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *