Dinilai Tidak Sesuai Prosedural Rapat Pansus P3HA Tidak Dilanjutkan

oleh -
Suadana rapat Pansus Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (P3HA) DPRD Kota Palu. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Dinilai tidak sesuai prosedural, rapat panitia khusus (Pansus) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (P3HA) DPRD Kota Palu tidak dapat dilanjutkan.

Hal itu diungkapkan anggota Pansus P3HA DPRD Kota Palu, Rusman Ramli kepada sultengnews.com, belum lama ini.

“Kalau dilanjutkan pembahasannya, maka berpotensi cacat yuridis karena tidak sesuai prosedural,”ujarnya.

Dia mengatakan, rapat Pansus P3HA tidak dapat dilanjutkan karena adanya surat dari Kementerian Dalam Negeri nomor 188/5082/OTDA tertanggal 01 Oktober 2020, yang berpedoman pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang tugas dan wewenang Pelaksana Tugas (plt) Kepala Daerah.

“Dimana harus ada permohonan persetujuan tertulis untuk melakukan pembahasan rancangan P
peraturan daerah harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri yakni kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur Sulteng sebagai wakil pemerintah pusat,”ungkapnya.

Diterangkan, Pemerintah Kota Palu telah mengajukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Kota Palu dan DPRD Kota melalui sidang Paripurna pada hari Rabu (07/09/2020) dan telah membentuk Pansus.

Rusman Ramli menjelaskan, dari Fraksi PKS DPRD Kota Palu pengajuan tersebut mengacu pada mandat yang dikandung oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak.

“Kota Palu sendiri sejak tahun 2013 telah membentuk suatu forum yang bertujuan untuk penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak yaitu Forum Anak Nosarara Kota Palu,”tandasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *