Dinilai Salah Tangkap, Polisi Dipraperadilankan

oleh -
Suasana sidang praperadilan yang diajukan pemohon inisial DW atas penangkapan dirinya di lapas Tolitoli. FOTO : IST

TOLITOLI, SULTENGNEWS.COM – Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Tolitoli, dipraperadilankan terkait penetapan tersangka terhadap pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tambun inisial DW yang diduga terlibat kasus narkotika jenis Ekstasi.

Melalui dua orang kuasa hukumnya, Dicky Patadjenu SH dan Moh Sabrang SH, pemohon menyebutkan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian Satuan Narkoba (Satnarkoba) selaku termohon tidak sah secara hukum alias cacat prosedur.

Hal itu terungkap dalam gugatan sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Tolitoli, Kamis (02/04/2020).

Termohon dikatakan saat melakukan penetapan tersangka kepada pemohon, tidak didukung oleh dua alat bukti yang cukup dan yang menjadi dasar penetapan tersangka kepada pemohon. Termohon hanya menggunakan keterangan saksi yang sumbernya dari keterangan termohon sendiri dalam kedudukannya sebagai saksi penangkap yaitu polisi.

“Penangkapan oleh termohon kepada pemohon, telah disertai tindakan penodongan pistol kearah pemohon. Tindakan termohon melanggar dan bertentangan dengan undang-undang,” tekan kuasa hukum pemohon di persidangan, Dicky Patadjenu SH.

Pada penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan termohon pada Senin tanggal 09 Maret silam, pemohon sudah berupaya menjelaskan bahwa paket kiriman yang menjadi alat bukti bukanlah miliknya, namun milik seorang warga binaan di LP Tambun yang diketahui bernama Supandi alias Pandi.

“Termohon sama sekali tidak memperdulikan kata-kata pemohon, malah berkeras memerintahkan lelaki bernama Ebi yang menjemput paket kiriman itu membuka dihadapan pemohon,” kata kuasa hukum pemohon.

Saat melakukan penangkapan, termohon memposisikan pemohon sebagai orang yang bersalah yang sudah sepatutnya untuk dihukum. Bahkan pemohon mengalami tindakan fisik dibagian atas wajah dan termohon sempat mengeluarkan senjata laras pendek (pistol red) yang diarahkan kepada pemohon.

“Termohon saat penangkapan di halaman rumah pemohon, termohon mengeluarkan alat bong/kaca yang oleh pemohon dan keluarganya tidak mengetahui asal muasal barang itu,” tambahnya.

Sementara itu, termohon melalui dua kuasa hukumnya Aiptu CH Kampong dan Brigadir Polisi Jenly Manopo membantah semua tudingan yang menjadi materi gugatan praperadilan oleh pemohon.

Alasan – alasan yang dinyatakan kuasa hukum pemohon pada permohonan praperadilan, secara keseluruhan termohon memohon kepada hakim tunggal praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan memberikan putusan dan amar bahwa penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka yang dilakukan termohon terhadap pemohon dinyatakan sah sesuai dengan peraturan undang-undang

“Pihak termohon bermohon kepada hakim agar permohonan praperadilan yang diajukan pemohon, ditolak karena dalil-dalil pemohon tidak benar,” kata kuasa hukum termohon. TIM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *