Dilaksanakan Tertutup, Inilah Hasil RDP Kapolda dan DPRD Sulteng

oleh -
Ketua Komisi I DPRD Sulteng Sri Indrianingsih Lalusu bersama Kapolda Sulteng Irjen. Pol Syafril Nursal saat konfrensi pers usai RDP. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kapolda Sulteng dengan DPRD Sulteng melahirkan sebuah kesepakatan bersama yakni akan membentuk tim terpadu dalam penanganan kelompok sipil bersenjata di Poso dan Sulteng secara umum.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Sri Indraningsih Lalusu saat konferensi pers dengan sejumlah wartawan selepas RDP bersama Kapolda Sulteng dan Danrem 132 Tadulako di ruang rapat utama DPRD Sulteng, Kamis (02/07/2020).

“Kita akan membentuk tim terpadu dengan pihak TNI dan Polri yang melibatkan stekholder terkait. Tapi untuk secara teknisinya operasi dan sebagainya, itu kita akan serahkan kepada TNI dan Polri,”paparnya.

Dikatakan, tim terpadu akan sinergikan anggaran, bahkan bisa untuk mengajukan ke kementerian terkait untuk meminta anggaran agar dapat melakukan pendekatan komprehensif dengan pelatihan dalam kegiatan positif kepada masyarakat Poso yang terdampak doktrin kelompok sipil bersenjata.

Dengan begitu, masyarakat akan terus terbiasa dengan kegiatan positif dan tidak mudah terdoktrin untuk menjadi teroris.

“Kami dari tim terpadu tidak akan berdiri sendiri, saya akan bermohon kepada pimpinan untuk membicarakan ini dengan pak gubernur kerana pemerintah daerah harus ikut bertanggungjawab, karena Poso menjadi issu nasional. Bahkan mendunia, sehingga menganggu investasi kita orang yang datang kesini,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Sulteng, Irjen. Pol. Syafril Nursal mengatakan, sebelumnya dia sudah meminta kepada DPRD Sulteng dan pemerintah daerah untuk dibuat tim terpadu untuk menyelesaikan persoalan prinsipil itu.

Dia mengungkapkan, pada intinya kepolisian ingin mengakhiri kegiatan kelompok sipil bersenjata yang ada di Poso, sebab sayang dengan negeri yang kaya raya, akan tapi terganggu dengan adanya kelompok sipil bersenjata di Poso.

Dia menegaskan, tidak cukup dengan penegakan hukum yang seperti dilakukan TNI dan Polri saat ini untuk mengakhiri kelompok sipil bersenjata di Poso, karena perlu ada pendekatan secara komprehensif yang melibatkan semua stakeholder terkait untuk menyelesaikannya.

“Sebab, dalam evaluasi operasi Tinombala itu terjadi fluktuasi. Misalnya ditangkap 5 orang, naik lagi 7 orang dan terus menerus seperti itu,” ungkapnya.

Dia menambahkan, operasi tinombala sesuai perintah dari Mabes Polri tetap dilanjutkan.

“Jangankan dihentikan, kita kendurkan saja operasi ini kita kawatir akan terus berkembang apalagi dihentikan,” ucapnya.

“Kita akan menghentikan operasi Tinombala ini, apabila tidak ada lagi persoalan teroris di Poso,” tandas kapolda. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *