Demo di Kantor Gubernur Sulteng, Penyintas Minta Solusi Pembangunan Huntap

oleh -
Penyintas melakukan demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulteng, pada Senin (27/09/2021). FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS. COM – Sejumlah penyintas di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan demonstrasi di Kantor Gubernur Sulteng, untuk meminta solusi pembangunan Hunian Tetap (Huntap).

Kordinator Aksi, Putra menagih janji Presiden Joko Widodo yang pernah menjanjikan pembangunan sebanyak 11.000 Huntap. Akan tetapi, kata dia, hal itu belum terealisasi hingga sekarang.

“Mengharapkan realisasi janji Presiden (Joko Widodo) pengadakan Huntap sebanyak 11 ribu, tapi sekarang masih 3000 lebih. 11 ribu lebih Huntap yang akan dibangun di Sulteng, tapi sampai sekarang belum cukup,” ucap Putra dalam orasinya di depan kantor Gubernur Sulteng, Senin (27/09/2021).

Dalam kesempatan itu, Putra menginginkan agar Gubernur Sulteng sebagai pemerintah yang bertanggungjawab atas daerahnya dapat hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kejelasan sekaitan Huntap tersebut.

“Sehingga kami menginginkan kehadiran Gubernur untuk mengklarifikasi persoalan yang ada,” ujarnya.

Sebab, menurut Putra, penyintas belum mendapatkan hak-hak yang harus mereka dapatkan, bahkan masih banyak permasalahan yang harus di hadapi seperti masalah kesehatan dan pendidikan.

Putra meminta agar pemerintah dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh penyintas.

“Olehnya kami mengharapkan ada tindakan dari pemerintah, perlu adanya solusi dari pemerintah kepada penyintas,” tegasnya.

“Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi di depan Gubernur Sulteng,” tambah Putra.

Bahkan, kata Putra, sudah 3 tahun lamanya penyintas menderita di Huntara yang tidak layak huni. Baginya, pemerintah harus hadir.

“Bahkan kita susah mendapatkan pekerjaan, kita berharap ada solusi dari pemerintah, tapi mereka hanya memberikan janji-janji politik,” ungkapnya.

Selain itu, kata Putra, problem yang terjadi kepada penyintas mulai dari pengusiran dan Huntara yang dianggap tidak layak huni perlu diselesaikan pemerintah.

“Meskipun mereka (penyintas) tidak memiliki alas hak tapi mereka adalah sodarakutemp kita yang harus di berikan jaminan atas hak-haknya,”tandasnya.DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.