Datokarama Halal Center Gelar Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH)

oleh -
Rektor UIN Datokarama Palu, Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu menggelar pelatihan pendamping Proses Produk Halal (PPH), di ruangan Senat UIN Datokarama Palu, Sabtu (16/4/2022), dengan menghadirkan narasumber Adung Abdul Rochman (Koordinator Staf Khusus Menteri Agama RI).

Dalam gelaran tersebut, pihak panitia penyelenggara mengadakan penyelenggaraan dengan system Luar Jaringan (Luring) dan Dalam Jaringan (Daring) atau via Zoom, dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 270 orang.

Terdiri dari penyuluh agama, Organisasi Masyarakat (Ormas), Alumni, Mahasiswa dan Masyarakat Umum se-Sulawesi Tengah, serta beberapa peserta dari provinsi Sulawesi Tengah.

Rektor UIN Datokarama Palu Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd, dalam sambutannya sebelum membuka secara resmi kegiatan, mengatakan, sesuai dengan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal serta berbagai regulasi susulannya yang mendukung pelaksanaan UU tersebut, sudah bergulir di Indonesia haruslah di dukung secara penuh.

Kemudian, sebut Prof. Dr. Sagaf, BPJPH sebagai lembaga leading sector di bawah Kementerian Agama RI yang bertanggung jawab utama untuk tersosialisasikannya dan terlaksananya amanat UU tersebut.

“UIN Datokarama Palu sebagai salah satu PTKIN di Indonesia juga menjadi bagian dari pihak atau komponen yang berkomitmen mendukung hal tersebut,” kata Prof. Dr. Sagaf kepada SultengNews.com, Minggu (17/4/2022).

“UIN Datokarama Palu telah membentuk Datokarama Halal Center, sebagai unit pelaksana berbagai kegiatan terkait Produk Halal,” sambung Prof. Dr. Sagaf.

Terpisah, Adung Abdul Rochman yang dipercayakan sebagai narasumber, menyebut, pada tahun 2022, tahun ini, BPJPH Kementerian Agama menargetkan 100 ribu tenaga pendamping Proses Produk Halal (PPH).

Pendamping PPH sendiri adalah pendamping yang akan mendampingi UMK, untuk bisa mendapatkan fasilitas sertifikasi halal gratis melalui skema Self Declare (kehalalan atas pernyataan pelaku usaha sendiri).

“Skema self declare adalah skema terobosan baru BPJPH untuk bisa membantu para pelaku usaha UMK, agar bersegera mendapatkan sertifikat halal bagi produknya,” ungkapnya.

“Program nasional ini dilakukan karena timeline BPJPH sesuai PP 39/2021 pasal 140 maka per Oktober 2024, semua produk dalam hal ini dulu untuk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa sembelihan wajib bersertifikat halal,” tutupnya.ZAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.