Dana BLT di Desa Lambori Dipangkas, Siapa Yang Bertanggungjawab ?

oleh -
Ratusan masyarakat penerima BLT di Desa Lambori, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, mendatangi kantor Desa Lambori. FOTO : Dokumentasi Alkiyat

PALU, SULTENGNEWS.COM – Akibat tak adanya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam tiga tahun, dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Lambori, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong dipangkas dikarenakan tidak masuk di Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Hal itu dibeberkan Kordinator Penggerak Massa, Alkiyat JD kepada sultengnews.com, Rabu (23/12/2020).

Alkiyat bersama ratusan massa aksi mendatangi Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lambori dan kantor Desa Lambori pada Selasa (22/12/2020) untuk menuntut hak penerimaan BLT di bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2020.

“Di Tahun 2017, 2018 dan 2019 Laporan Realisasi Anggaran tidak masuk di Siskeudes atau Sistem Keuangan Desa, sehingga ada keterkaitan dengan BLT. Sebab laporan di tiga tahun yang tidak masuk itu, disitu ada dana sebesar Rp 179 juta yang tidak bisa di pertanggungjawabkan, maka solusi dari keuangan daerah anggaran BLT sebesar Rp 208 juta bisa cair, apabila LRA tiga tahun itu ada,”ujar Alkiyat.

Alkiyat menduga tidak adanya LRA di tiga tahun tersebut punya keterkaitan dengan Kepala Desa Lambori yang menjabat di tahun tersebut sebelum masuknya Pejabat Sementara (PJ) Kepala Desa Lambori saat ini.

Menurutnya, karena di Tahun 2017, 2018 dan 2019 berdasarkan penjelasan dari PJ Kepala Desa Lambori, Azhar yang juga Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Palasa dan Camat Palasa, Baharuddin SE bahwa Desa Lambori belum memasukkan LRA di Siskeudes.

Dipertemuan itu, kata Alkiyat, PJ Desa Lambori memberikan solusi, dana BLT bisa dicairkan, namun harus ada pemangkasan dana desa sebesar Rp 179 juta terhadap dana desa di tahap tiga senilai Rp 238 juta.

“Sehingga, kebijakan dari PJ Desa Lambori ada pemotongan, maka Rp 238 juta dana desa tahap 3 di Tahun 2020 di potong sebesar 179 juta sisanya tinggal 59 juta. Dengan dana tahap 3 yang tinggal 59 juta, sementara penerima BLT di Desa Lambori sekira 197 orang, jika dikalikan Rp 900 ribu , maka sasaran yang harus dibayarkan di BLT sejumlah Rp 177.300 juta, tentu saja tidak bisa cukup dengan dana 59 juta,”tegasnya.

“Sementara pertimbangan dari PJ Desa Lambori, masakan orang lain yang bikin salah, saya yang tutupi, saya yang bertanggungjawab,”tambahnya.

Alkiyat mengaku, dalam pertemuan masyarakat Desa Lambori penerima BLT dan Aparat Desa Lambori bahwa BLT ditiadakan. Akan tetapi, bagi Alkiyat yang menjadi keberatan 197 orang penerima BLT menganggap haknya telah dicuri, menurut dia, ini merupakan penyelewengan dana desa.

“Kasus ini perlu ditindaklanjuti di proses pengadilan untuk mengadili seseorang. Tapi kita tidak bisa sebutkan siapa sebenarnya yang menggunakan dana ini, tapi kami mempertanyakan siapa yang bertanggungjawab, maka jelas bahwa yang bertanggungjawab adalah pemerintahan di periode itu, dan yang paling bertanggungjawab yaitu Kepala Desa,” tandasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *