Cerita Warga Desa Toraranga Menerima Bantuan Sapi Ukuran Kecil

oleh -

FOTO ILUSTRASI

PARIMO, SULTENGNEWS.COM – Siang itu di sebuah rumah berdampingan dengan laut. Zawil dan Nahar warga Desa Toraranga, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, duduk menyeruput kopi panas.

Oleh : Intan Arif Masila

Mereka berkeluh kesah soal bantuan sapi yang diberikan Pemerintah Desa Toraranga kepada warga. Sapi-sapi itu dianggap terlalu kecil.

“Sudah lebih setahun sapi – sapi itu dipelihara. Tapi perkembangan begitu-begitu saja. Karena pihak desa memberikan sapi ukuran kecil.”tutur Zawil warga Desa Toraranga.

Kades Toraranga, Ramin Djasmin

Menurut ceritanya, saking kecilnya sapi -sapi itu, begitu sapi itu turun dari mobil yang mengangkut sapi – sapi tersebut dari Bone, seekor sapi segera mencari induk untuk minta disusui.

Dugaan warga awalnya sapi bantuan tersebut bertubuh gemuk dan masuk usia produktif. Nyatanya, pikiran itu buyar.
Kekecewaan itu ditambah dengan melihat papan pengumuman informasi seluruh penggunaan anggaran dana desa.
Dari situ diketahui pengadaan sapi – sapi tersebut berbeda jauh dengan jumlah anggaran yang diperlihatkan.

“Dari situ muncul perdebatan. Di baliho di tulis anggaran sapi 2018 Rp300 juta total sapi 24 ekor. Sedangkan tahun 2019 anggaran Rp280 juta jumlah sapi 38 ekor. Kenapa bisa begitu? Kenapa yang besar malah dapatnya sedikit dan sebaliknya.”tutur Nahar menambahkan.




Sebenarnya menurut Zawil yang juga beternak sapi. Ternak dengan ukuran kecil seperti itu memiliki harga yang lebih rendah. Sehingga harganya tidak membengkak hingga ratusan juta.

“Kami hanya ingin pemerintah desa terbuka dengan anggaran. Jangan ada yang ditutupi,” tegas Zawil.

Satu hal yang
membuatnya dan warga lainnya terus kesal kepada Kades itu. Kades Toraranga yang saat ini menjabat, dianggap terlalu arogan dan seenaknya berbuat tanpa melihat aturan.

Contohnya saja saat dia dan empat kawannya yang saat itu menjabat sebagai Perangkat Desa Toraranga, diberhentikan secara sepihak oleh Kades hanya karena berbeda jalur politik. Padahal, dalam aturannya khususnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mengamanatkan demikian.




“Keputusan kades itu sempat membuat konflik antarwarga. Bergejolak. Sebenarnya hal ini tidak bisa dibiarkan. Begitu terpilih dia seenaknya berbuat,” ucap Zawil lagi.

Karena tidak tahan depan keputusan yang merugikan itu, Zawil melawan dengan menggugat pemecatan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palu tahun 2017. Gayung bersambut, pihaknya memenangkan gugatan tersebut dan Kades diminta patuh terhadap putusan itu.
Putusan tersebut tidak hanya dimenangkan di PTUN Palu di tingkat pertama, tetapi juga dimenangkan Zawil dan kawan-kawan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Namun hingga memasuki tahun 2020 ini, putusan tersebut tidak pernah dilaksanakan, malah terkesan diabaikan. “Ini jelas merugikan kami,” urainya.

Selama itu juga setelah pihaknya berhasil memenangkan putusan tersebut, Zawil terus mencoba mengomunikasikannya ke Pemerintah Kabupaten. Namun hasilnya nihil. Pemerintah Kabupaten menurutnya terkesan mengesampingkan putusan itu.
Selama perjuangan itu, setelah tidak lagi menjadi aparatur desa,
Zawil dan kawan-kawannya, Aminuddin, Mochtar, Yayan Saptura dan Isam bekerja serabutan.




Isam dan Aminuddin merantau ke Kalimantan menjadi buruh di perusahaan, Yayan Saptura ke Kota Palu kerja serabutan, sedangkan yang tersisa di Desa Zawil mempertahankan penghidupannya dengan tetap menjadi nelayan dan Mochtar menjadi supir taksi.
“Tahun – tahun ini berat untuk kami,”ujar Zawil lagi.

Sementara saat media ini mengonfirmasi hal tersebut kepada Kepala Desa Toraranga, Kecamatan Siniu, Ramin Djasim, ia membantah seluruh tudingan yang dialamatkan padanya.

Menurut dia, semua tuduhan tersebut diberikan oleh sekelompok orang yang tidak bisa move on saat pemilihan berlangsung yang memenangkan dirinya.




“Saya tahu orang – orang yang anda maksud. Sebenarnya saya ingin merangkul mereka, tapi mereka masih keras kepala. Sehingga saya memutuskan mengganti mereka dengan aparat desa lainnya,” terang dia.

Ramin sadar bahwa keputusannya itu punya resiko, tetapi dia tidak punya pilihan.

“Dari pada bekerja dengan orang (aparat desa) yang tidak bisa diajak kerjasama, lebih baik saya ganti,” ungkapnya.

Apalagi keputusannya tersebut didukung oleh Pemerintah Kabupaten yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten dan Bidang Hukum dan Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

“Mereka bilang keputusan saya sudah tepat,” jelasnya.




Soal anggaran pengadaan sapi yang terlalu besar dengan jumlah sapi yang ada, menurutnya tidak demikian. Justru ia memaparkan terbalik. Di tahun 2018 anggaran pengadaan sapi sekitar Rp200 juta lebih dengan jumlah 24 ekor sapi dan tahun 2019 anggaran mencapai Rp300 juta jumlah sapi 38 ekor.
“Harga persatuan sapi Rp7,5 juta,” katanya lagi.

Mengenai ukuran sapi yang dianggap terlalu kecil, Itu sesuai dengan syarat dalam pembelian sapi yakni tingginya tidak kurang dari satu meter. Ia mengklaim seluruh sapi yang dibeli ukurannya tidak kurang dari itu.

“Itu bibit sapi. Dan semua sebenarnya sudah dipaparkan saat Musrembang termaksud ketentuan – ketentuan pengadaannya sudah dijelaskan,” tutup Ramin.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *