Bupati Usulkan Aset Donggala di Palu Ditukar Dengan Dua Kelurahan di Palu

oleh -
Wali Kota Palu, Drs. Hidayat, M.Si saat mengikuti rapat koordinasi aset pemerintah daerah bertempat di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. FOTO : ALSIH MARSELINA/SN

PALU, SULTENGNEWS.COM – Bupati Donggala, Drs. Kasman Lassa, SH.,MH mengusulkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palu agar semua aset Pemda Donggala di Palu bisa diserahkan ke Pemkot Palu, namun dengan syarat dua kelurahan di Palu pindah menjadi wilayah Donggala.

Kedua kelurahan yang diminta Bupati Donggala sebagai syarat itu yakni, Kelurahan Watusampu dan Kelurahan Buluri.

Hal itu dikemukakan Walikota Palu, Drs. Hidayat, M.Si kepada sultengnews.com usai menghadiri rapat koordinasi terkait aset di ruang polibu Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (16/9/2020).

“Saya kira ini akan memerlukan waktu yang sangat panjang. Bupati Donggala bersedia menyerahkan semua aset-aset ke pemerintah Kota Palu, namun harus ditukar dengan dua kelurahan. Masalahnya, apakah warga di dua kelurahan itu bersedia wilayah itu pindah ke Donggala. Saya kira, ini menjadi alasan yang rumit,” ungkap Wali Kota Palu.

Orang nomor satu di Kota Palu ini menjelaskan, Pemkot Palu memang butuh beberapa aset Pemda Donggala untuk menjadi kantor. Namun jika syaratnya harus melepas dua kelurahan ke Donggala sebagai tukar guling, hal itu tentu bukan lah sesuatu yang mudah.

“Bagi kami di Pemkot Palu, kepentingan masyarakat jauh lebih utama untuk diperjuangkan, ketimbang memintai kantor,” tegasnya.

Dia menegaskan, memang saat ini Pemkot Palu sudah menggunakan dua aset Pemda Donggala di Palu sebagai kantor. Namun kesulitan melakukan pemeliharaan seperti rehab, karena tidak tercatat sebagai aset Pemkot Palu.

“Ada dua kantor yang Pemkot Palu gunakan sudah puluhan tahun dan tak pernah diperbaiki lagi. Pihak Pemkot tidak bisa memperbaiki, dikarenakan dua kantor tersebut bukan bagian dari aset Pemkot Palu,” terangnya.

Kehadiran Wali Kota Palu dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur itu, karena agendanya membahas aset daerah yang pertemuannya difasilitasi Pemerintah Provinsi Sulteng.

Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) yang diwakili Wakil Gubernur Sulteng, Rusli Dg Palabbi dalam kesempatan itu mengatakan, tugas dan wewenang sebagai pemerintah pusat di daerah yakni melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi serta menyelesaikan perselisihan peyelenggara pemerintahan daerah kabupaten maupun kota yang berada di wilayah Sulteng.

“Diharapkan dalam rapat koordinasi, dapat membantu penyelesaian berbagai permasalahan pengelolaan aset, khusunya antara Pemerintah Kabupaten Donggala, Kota Palu, Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong,” ujar Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

Namun hingga selesainya rapat koordinasi terkait aset itu, balum menemukan titik temu dan solusi terbaik menyangkut aset pemda Donggala di Palu.

Terkait dengan PDAM Donggala, Hidayat tidak mempersoalkan yang penting bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Masalahnya, hingga saat ini pelayanan ke masyarakat kurang baik apalagi masyarakat sangat membutuhkan air bersih dan baik.

“Jika pelayanan PDAM diserahkan ke kita (Pemkot), saya kira ini menjadi tanggung jawab Kota Palu. PDAM bisa bermanfaat betul untuk masyarakat, itu yang seharusnya jadi pertimbangan kedua pemerintahan ini,” tutupnya. SIL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *