Bupati Buol Laporkan Maraknya Ilegal Logging, Mining dan Fishing ke Wagub Sulteng

oleh -
Bupati Buol, dr. Amirudin Rauf ,Sp.OG saat melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Sulteng, Drs. Ma’mun Amir di ruang kerja Wakil Gubernur, Jumat (21/1/2022). FOTO : HUMAS PEMPROV SULTENG

PALU,SULTENGNEWS.COM – Bupati Buol, dr. Amirudin Rauf ,Sp.OG melaporkan maraknya illegal logging, mining dan illegal fishing yang terjadi di Kabupaten Buol saat audiens dengan Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, Jumat (21/1/2022).

Pada kesempatan itu, Bupati Buol meminta diturunkan tim ke Buol untuk melakukan penindakan terhadap pelaku ilegal logging (penebangan dan pencurian kayu liar), illegal mining (penambangan liar tanpa izin) dan illegal fishing (penangkapan ikan tanpa izin) di Kabupaten Buol.

Bupati menyampaikan, pelaku ilegal mining di Buol sangat kuat. Buktinya, saat ini ada 22 alat excavator yang beroperasi. Saat dilakukan penindakan, excavator tersebut menghilang.

Demikian juga ilegal fishing, perlu dilakukan pengawasan yang ketat. Para pelaku banyak melakukan penangkapan ikan dengan bom, sehingga sangat merusah terumbu karang.

“Untuk itu, diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulteng dan jajaran teknis untuk menertibkan segala praktek yang melanggar hukum di Buol,” pinta Bupati Buol.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng, Nahardi dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa untuk melakukan pengawasan kawasan hutan, saat ini sudah ditarik ke pusat.

“Kita sudah menyampaikan laporannya ke pusat agar segera ditangani,” ujar Nahardi.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulteng, Arief Latjuba dalam kesempatan itu juga menyampaikan bahwa ilegal fishing, saat ini pengawasan laut juga sudah menjadi kewenangan pusat. Meski demikian, pihak pemerintah provinsi juga sudah melaporkan kondisi pengawasan laut di Sulawesi Tengah (Sulteng) kepada pemerintah pusat.

Sementara Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Minelar (ESDM), Moh. Haris Kariming menyampaikan, usul Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk Kabupaten Buol, sudah diajukan ke kementrian untuk mendapat persetujuan dari Kementrian ESDM.

Setelah mendengar semua pokok permasalahan yang disampaikan Bupati Buol, Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng Drs. Ma’mun Amir didampingi Pj. Sekda Provinsi, Ir. Faisal Mang, MM, Kadis ESDM Moh. Haris, Kadis Kelautan dan Perikanan Arief Latjuba, serta Kadis Kehuatan Dr. Ir. Nahardi, MM menyampaikan, Bupati Buol diminta membuat surat edaran kepada Kepala Desa untuk tidak menerbitkan SKPT, karena kerusakan hutan pasti akan menimbulkan bencana banjir dan longsor.

“Untuk itu, bupati diharap melarang keras kepala desa untuk menerbitkan SKPT,” kata Wagub.

Wagub juga meminta kepada Bupati Buol, agar melaporkan kondisi yang terjadi di Buol secara tertulis. Setelah itu, Pemerintah Provinsi Sulteng akan meneruskan ke Pemerintah Pusat agar segera mendapat penanganan.

“Saya minta agar OPD di Provinsi, dapat mengedentifikasi masalahnya di lapangan dan melakuakan penganan sesuai dengan kewenangan,” tandas wagub. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.