Budi Luhur : Dana Akres Tempat “Persembunyian” Uang Pemda

oleh -

Anggota DPRD Sulteng, Budi Luhur Larengi saat mengikuti rapat badan anggaran di ruang sidang utama DPRD Sulteng. FOTO : MAHFUL/SULTENGNEWS.COM

PALU, SULTENGNEWS.COM – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulteng, Budi Luhur Larengi memberikan sorotan khusus terkait dana akres untuk belanja pegawai yang kenaikannya mencapai 10 persen pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) tahun 2020.




Dana akres adalah dana yang disiapkan untuk pegawai, diluar dana gaji rutin yang diterima setiap tahun. Dana itu semacam dana talangan untuk kebutuhan mendesak pegawai. Namun dana itu, tidak digunakan jika memang tidak ada hal – hal yang harus dibiayai.

“Setahu saya, akres itu hanya 2 sampai 3 persen dari total belanja gaji pegawai. Tapi ini kan sudah sampai 10 persen,” ujar Budi Luhur Larengi pada rapat banggar, Jumat (22/11/2019).

Dikatakan, seharusnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng menghitung berapa sebenarnya jumlah pegawai provinsi secara keseluruhan, berapa yang sudah mau pensiun dan berapa yang akan naik pangkat. Sebab dari situlah akan diketahui berapa dana akres yang seharusnya disiapkan. Jika rasional dewan tidak akan mempersoalkan, tapi kalau tidak rasional tidak perlu terlalu besar.

“Dana akres itu kan sama dengan mengurung uang. Itu kan hanya yang disimpan akres itu. Dan minta maaf, kalau pengalaman kami di kabupaten, itu tempat lipatan – lipatan persembunyian uang. Disitulah dompetnya pemda menyimpan uang. Disembunyikan dusitu. Itu di kabupaten, mudah – mudahan di disini (Pemprov Sulteng) tidak seperti itu,” ujar Anggota DPRD Sulteng asal Kabupaten Sigi ini.

Politisi Golkar ini mengaku, akan terus mengejar dana akres itu, karena dia mengaku tahu tempat – tempatnya. Apalagi lanjutnya, kebutuhan beberapa instansi begitu banyak untuk program – program masyarakat. Sementara ada uang yang “diendapkan” melalui dana akres itu.




“Jika benar seperti itu, marilah kita berbesar hati untuk membuka itu. Kalau hanya 2 sampai 3 persen wajar, karena memang aturan seperti itu. Saya harap pemda bisa memberikan penjelasan kenapa bisa sampai 10 persen,” pintanya.

Kepala Dinas Pengelolaan Kekayaan Anggaran Daerah (DPKAD), Bahran dalam kesempatan itu menjelaskan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memang sudah memperkirakan dana akres lebih dari 2 persen. Hal ini disebabkan, oleh jumlah pegawai yang meningkat dua kali lipat setelah adanya peralihan SMA dan sedereajat dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi berdasarkan undang – undang nomor 23 tentang sekolah.

Menurut Bahran, berdasarkan data gaji pegawai yang dibayarkan di BPKAD tahun 2019, jumlah pegawai sudah mencapai 12 ribu pegawai. Padahal sebelum peralihan, jumlah pegawai provinsi hanya sekitar 6.000 pegawai. Tapi setelah peralihan, naik menjadi dua kali lipat pembayaran gaji PNS.




Selain itu, ada pos anggaran untuk tunjangan kenaikan pangkat berkala yang belum dibayarkan sejak tahun 2016 hingga saat ini dimasukkan dalam RAPBD tahun 2020 untuk dibayarkan, karena ini sudah menjadi tuntutan semua guru-guru dari kabupaten/kota.

“Kami masih menunggu data yang benar dari kabupaten/kota terkait jumlah sesungguhnya kenaikan gaji berkala ini. Itulah yang kita alokasikan anggarannya tahun 2020, sehingga dana akres naik hingga 10 persen,” jelas Bahran. FUL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *