PALU, SULTENGNEWS.COM – Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) PUPR Sulawesi Tengah memiliki beberapa tugas pokok dalam menyelesaikan rehab rekon di Provinsi Sulawesi Tengah, pasca bencana 28 September 2018 silam.
Kepala Seksi (Kasi) Wilayah I BPPW PUPR Sulteng Aksa H. Mardani, menguraikan, tugas dari BPPW Sulteng mengenai rehab rekon di Sulteng ada beberapa kegiatan yang menjadi fokus penyelesaian pekerjaan. Antara lain, Pembangunan Infrastruktur Huntap, Pembangunan Sarana Pendidikan dan Perguruan Tinggi, serta Sarana Kesehatan itu sendiri.
“Artinya ada tiga tugas itu yang diberikan kepada pimpinan kepada BPPW Sulteng,” ungkap Aksa kepada SultengNews.com, Senin (31/10/2022).
Untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur Huntap sendiri, sebut Aksa, yang pertama ialah Huntap di Tondo I telah diselesaikan seluruhnya. Huntap Balaroa pun demikian telah selesai dikerjakan semuanya dan yang kini sementara dalam tahapan pekerjaan ialah pembangunan Infrastruktur Huntap Talise.
“Bahwa untuk huntap, saya kira pertama di Tondo I, komitmen antara balai dengan pemkot, saya kira dari balai sudah melaksanakan tugasnya. Terkahir sampai dengan tahun 2022, kita membangun infrastruktur disana, kita menyelesaikan dari sisa tahun 2021 kemarin. Terdiri dari pekerjaan jalan, drainase termasuk pembangunan ruang terbuka hijau atau ruang publik, termasuk ada pembangunan bangunan persampahan,” sebutnya.
“Di huntap Balaroa, kita juga sudah menyelesaikan tahun ini, kelanjutan dari tahun kemarin infrastruktur permukiman. Posisinya sama juga, pekerjaan jalan, drainase, ruang terbuka hijau, fasilitas PJU dan lainnya. Untuk Huntap yang saat ini sedang berjalan adalah huntap Talise,” katanya menambahkan.
Kemudian, soal penyelesaian pembangunan sarana pendidikan dan perguruan tinggi yang dibangun oleh BPPW Sulteng, menurutnya tidak terlepas dengan pengawasan yang begitu sangat ketat dari semua pihak.
“Artinya karena begitu banyaknya sekolah dan perguruan tinggi yang kita bangun, memang membutuhkan pengawasan yang sangat ketat,” ucapnya.
Jika ada hal-hal yang dianggap ada masalah dalam pembangunan sarana pendidikan di sejumlah lokasi proyek, menurut Aksa, hal tersebut murni karena bukan faktor kesengajaan atau kelalaian dari BPPW Sulteng.
“Dari ratusan paket sekolah yang di kerja, tidak murni bisa seratus persen sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Pasti ada persoalan teknis yang terjadi dilapangan, karena ini menyangkut antara kontraktor dengan tukang, kontraktor dengan sub-sub kontraktornya. Sehingga itulah ada beberapa pekerjaan sekolah yang mengalami bahan materialnya sudah terpasang namun dicuri dan ini sudah menyurat ke pihak berwajib. Sehingga kelihatan ada pekerjaan belum selesai, itu masalahnya, jendelanya sudah terpasang, atapnya sudah terpasang, lalu dicuri orang,” kata dia.
“Sehingga mau tidak mau kita harus perbaiki kembali karena itu tadi, kami tetap komitmen untuk bertanggung jawab. Dari puluhan sekolah hanya satu dua sekolah yang memiliki masalah. Artinya itulah kendala-kendala kami dilapangan,” jelasnya.ZAL
