BPKH Kelola 160 Triliun Dana Haji dan Menghasilkan 10 Triliun Per Tahun

oleh -
Prof. Dr. Abdul Hamid Padu MA (Kedua dari kanan) saat menjadi salah satu narasumber pada acara disseminasi strategi pengelolaan dan pengawasan keuangan haji dan sosialisasi BPIH 1443 H yang berlangsung di Hotel Best Western, Kamis (28/04/2022). FOTO : MOH. NURFIANSYAH/SULTENGNEWS.COM

PALU, SULTENGNEWS.COM – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat pengahsilan dari dana haji yang dikelola satu tahun terakhir mencapai Rp10 Triliun lebih.

Dana Rp10 triliun itu merupakan hasil dari pengelolaan dana haji dari Rp160 Triliun yang dikelola BPKH. Sistem yang digunakan dalam mengelola dana haji berbasis syariah seperti investasi syariah dan hasilnya pun disimpan pada bank syariah.

Hal tersebut disampaikan Dewan Pengawas BPKH, Prof. Dr. Abdul Hamid Padu MA pada acara disseminasi strategi pengelolaan dan pengawasan keuangan haji dan sosialisasi BPIH 1443 H yang berlangsung di Hotel Best Western, Kamis (28/04/2022).

Acara ini dihadiri oleh sejumlah narasumber diantaranya Anggota DPR RI Komisi VIII Matindas J. Rumambi, Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Palu Dr. Nasrudi L Midu, Ketua MUI Kota Palu Prof Dr. Zainal Abidin MA, Akademisi UIN Datokarama Palu Dr. Hilal Malarangen yang juga Ketua Ikatan Persaudaraan Jamaah Haji Sulteng.

“Dalam undang – undang, harus menyampaikan kepada masyarkat khususnya jamaah haji bahwasannya yang kami kelola adalah uang public atau uang calon jamaah haji yang sebelumnya di kelola di Kementerian Agama,” ujar Prof Dr. Abdul Hamid Padu MA saat menjadi salah satu narasumber.

Dikatakan, berdasarkan undang – undang tahun 2017, Kementerian Agama hanya mengelola oprasional penghajian, sementara keuangannya dikelola oleh lembaga negara yaitu BPKH.

Dana haji yang dikelola pada lembaga tersebut, telah diatur dalam undang-undang, karena pada saat calon jamaah haji menyetorkan uang mereka di Bank Syariah ada penandatanganan/akad.

“Dalam undang – undang, dana haji bisa dikelola pada dua tempat. Pertama diperbankan syariah dalam bentuk deposito syariah dan sebagainya. Kemudian yang kedua bisa dikelola melalui investasi berbasis syariah,” katanya.

Saat ini, dana haji ada sekira 30 persen diperbankan syariah dan 70 persen di investasi.

Dana haji yang dikelola BPKH pada Maret 2022 lalu, sebesar 160 Trilliun dari total jumlah jamaah haji se Indonesia 5,2 Juta orang.

Awal pengelolaan dana haji oleh BPKH di tahun 2017 dari uang yang dikelola oleh BPKH setiap tahun menghasilkan. Ditahun pertama, terbentuk BPKH baru mengelola dana haji sebesar 80 Triliun. Dari nominal tersebut, BPKH bisa menghasilkan sebesar 6 Triliun pertahun.

“Keuntungan di tahun kedua sudah naik Rp7 triliun lebih, keuntungan di tahun ketiga sudah 8 triliun dan pada tahun ke empat dan kelima sudah naik 10 triliun lebih,” paparnya.

Dijelaskan, semua keuntungan dari pengelolaan dana haji ini dikembalikan kepada calon jamaah haji yang telah mendaftar untuk mencukupkan biaya keberangkatan mereka nantinya.

“Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa biaya keberangkatan haji itu yang dibayar oleh jamaah hanya setengah yakni 39 Juta dari nilai yang sebenarnya 81 juta perjamaah. Nah kekurangan 41 juta perjamaah tersebut, diambil dari setiap keuntungan-keuntungan dana haji yang dikelola oleh BPKH,” jelasnya.

Pengelolaan dana haji oleh BPKH bersistem syariah, invetasi syariah dan juga disimpan di bank syariah. Berbeda dengan sebelumya, dana haji bisa disimpan pada bank lain.

“Artinya, keuntungan dana haji yang dikelolah akan dikembalikan pada calon jemaah haji untuk mencukupkan biaya calon jamaah haji nantinya akan diberangkatkan,” tutup Prof. Dr. Abdul Hamid Padu. MAT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.