BPK Temukan Belanja Infrastruktur di Tiga Kabupaten Belum Sesuai Ketentuan

oleh -

Keterangan Foto :

Kepala BPK Perwakilan Sulteng, Drs Khabib Zainuri menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Belanja Modal Infrastruktur di Kabupaten Sigi kepada Wakil Bupati Sigi, Paulina. FOTO : MAHFUL/SN

PALU, SULTENGNEWS.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulteng, menemukan belanja infrastruktur di tiga kabupaten yakni Poso, Sigi dan Parigi Moutong belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pemeriksaan atas belanja modal infrastruktur TA 2016 dan TA 2017 pada Kabupaten Poso, Sigi dan Parigi Moutong, disimpulkan bahwa dalam pengelolaan belanja modal infrastruktur belum sepenuhnya dirancang dan dilaksanakan secara memadai,” ujar Kepala BPK Perwakilan Sulteng, Drs Khabib Zainuri saat menyampaikan LHP BPK atas kenerja Pemerintah Daerah di Sulteng, Senin (15/1/2018).

Kepala BPK Perwakilan Sulteng, Drs Khabib Zainuri saat penandatanganan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Belanja Modal Infrastruktur di Kabupaten Poso disaksikan Wakil Bupati Poso, FOTO : MAHFUL/SN

Khabib Zainuri menambahkan, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan belanja modal infrastruktur belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku. BPK menyimpulkan demikian karena ada beberapa permasalahan diantaranya; Pertama, pengendalian atas proses pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan/kontrak belum sepenuhnya efektif mencegah terjadinya penyimpangan. Kedua, Harga Perhitungan Sementara (HPS) belum disusun sesuai ketentuan. Ketiga, kelebihan pembayaran atas komponen biaya pekerjaan jasa konsultansi atas perencanaan dan biaya konsultansi atas pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan. Keempat, denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi belum dikenakan. Kelima, kelebihan pembayaran atas pelaksaaan pekerjaan karena kekurangan volume pekerjaan konstruksi, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan pemahalan harga atas kegiatan pekerjaan.

Atas keempat LHP tersebut, terdapat rekomendasi atas temuan pemeriksaan berupa kelebihan pembayaran termasuk denda sebesar Rp5.549.819.284. Dari jumlah itu, senilai Rp1.299.200.764 sudah disetor dan sebesar Rp4.250.618.520 belum disetor.

Sesuai ketentuan pasal 20 ayat (3) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004, pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK dan disampaikan kepada BPK selambat – lambatnya 60 hari setelah laporan diserahkan dan Undang – Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK pasal 8 ayat (2) menjelaskan bahwa tindak lanjut rekomendasi disampaikan secara tertulis oleh Gubernur/Walikota/Bupati kepada BPK.

“Karena tindak lanjut LHP TA 2017, harus diproses melalui Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL), maka BPK Perwakilan Sulteng sudah merencanakan sosialisasi yang nantinya akan diinformasikan kepada masing – masing pemerintah daerah,” tutup Kepala BPK Perwakilan Sulteng. FUL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *