BKPSDMD Kota Palu, Menilai Pelantikan Hajar Modjo Sudah Sesuai Mekanisme Yang Diatur

oleh -
Kepala BKPSDMD Kota Palu, Abidin. FOTO : Mohammad Rizal/SultengNews.com

PALU, SULTENGNEWS.COM – Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Palu, menilai, pelantikan Hajar Modjo selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palu, meskipun masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Sigi, sudah sesuai dengan mekanisme yang telah diatur.

Kepala BKPSDMD Kota Palu Abidin, mengatakan, memang untuk status yang bersangkutan yakni Hajar Modjo sebagaimana yang dijelaskan oleh BKD Sulteng, Bupati Sigi, ialah masih berstatus sebagai ASN Pemkab Sigi.

Hanya saja, sesuai dengan prosedur terkait dengan uji kompetensi atau uji kesesuaian atau Job Fit untuk jabatan Pimpinan Pratama Kepala BPKAD Kota Palu, sudah berdasarkan mekanisme melakukan pelantikan setelah dikeluarkannya rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Sehingga Wali Kota Palu melakukan pelantikan itu pada tanggal 9 September 2021, berdasarkan rekomendasi hasil uji kompetensi dalam rangka mutasi antar instansi pejabat pimpinan tinggi pratama ke lingkungan Pemerintah Kota Palu, Nomor D2998/KSAN/09/2021 tanggal 6 September 2021,” ungkap Abidin kepada SultengNews.com saat ditemui diruangannya, Selasa (7/6/2022).

Lalu, atas dasar Wali Kota Palu melantik yang bersangkutan pula, setelah Wali Kota Palu menyurat dan meminta rekomendasi Bupati Sigi, tentang persetujuan rekomendasi untuk mengikuti uji kesesuaian atau Job Fit pada jabatan pimpinan tinggi pratama atas nama Hajar Modjo.

“Kan ada beliau (bupati Sigi) punya rekomendasi, beliau memberikan surat rekomendasi untuk mengikuti pelaksanaan proses Job Fit,” sebutnya.

“Bahwa surat rekomendasi Bupati Sigi Nomor 800/10.1/RKM/BKPSDMD tanggal 16 juli 2021 untuk mengikuti uji kesesuaian/job fit pejabat pimpinan tinggi pratama dilingkungan Pemerintah Kota Palu. PNS atas nama Hajar Modjo, menurut pemahaman dan pertimbangan kami adalah dipersamakan dengan persetujuan mutasi sebagaimana diatur pada ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 pasal 12,” sambung Abidin.

Selain itu, dia menambahkan, untuk menguatkan dasar lagi dalam mengikuti uji kesesuaian yang bersangkutan, Wali Kota Palu kembali menyurat ke KASN perihal permohonan izin untuk uji kesesuaian dan telah dibalas dan diberikan jawaban untuk diberikan rekomendasi mengikuti uji kesesuaian.

“Kemudian gubernur menindaklanjuti surat ke Wali Kota, karena kami juga sudah menyurat ke gubernur untuk minta rekomendasi untuk mengiuti uji kompetensi kepada ibu Hajar. Gubernur kasih keluar rekomendasi, kemudian ditujukan ke Menteri Dalam Negeri Cq. Ditjen OTDA. Ditjen OTDA menyetujui juga untuk uji kompetensi dalam rangka mengisi jabatan kepala BPKAD Kota Palu, itu isi suratnya. Nomor surat Menteri Dalam Negeri 821/5287/OTDA 2021,” tegasnya.ZAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.