Begini Tanggapan BPJS Palu Terkait Data Warga Parigi Moutong Yang Dihapus

oleh -
Suasana pelayanan di Kantor BPJS Palu. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM- Kepala BPJS Cabang Kota Palu, Wahidah menanggapi terkait adanya data warga Kabupaten Parigi Moutong yang terhapus dari BPJS atau pemegang kartu JKN-KIS yang sempat mencuat di debat kandidat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Bukan terhapus, tapi penonaktifan,”singkat Wahidah kepada sultengnews.com, Selasa (03/11/2020).

Wahidah menerangkan, penyampaian dari salah satu Cagub Sulteng Hidayat Lamakarate sebanyak 9.000 data warga yang dinonaktifkan merupakan PBI APBN tahap I Tahun 2019.

Sedangkan, data sebanyak 44 ribu warga Kabupaten Parigi Moutong yang dinonaktifkan sebagaimana penyampaian dari Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sayutin Budianto adalah total sejak tahun 2019 sampai saat ini.

“Untuk data peserta masyarakat tidak mampu atau kurang mampu ada yang di daftarkan oleh pemerintah pusat yang kita kenal dengan peserta PBI JK dan ada pula masyarakat yang di daftarkan pemerintah daerah (baik Provinsi atau Kabupaten),”terangnya.

Menurut Wahidah, pada tahun 2020 telah terjadi beberapa penonaktifan PBI JK yang dibiayai pemerintah pusat sebanyak 1.559 jiwa secara bertahap, berdasarkan surat keputusan kementerian sosial.

“Untuk alasan penonaktifan lebih tepat ke dinas sosial untuk dipertanyakan, tetapi beberapa disebabkan karena peserta meninggal dunia atau perubahan status sosial,”ujarnya.

Wahidah menyatakan, untuk penduduk yang di daftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 94.002 jiwa, jumlah itu juga dinonaktifkan.

Dia menjelaskan, penonaktifan 94.002 jiwa itu dikarenakan kerjasama BPJS Kesehatan Cabang Kota Palu dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tidak dilanjutkan lagi per 1 September 2020.

“Penonaktifan itu disebabkan karena perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Kota Palu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tidak lagi dilanjutkan per 1 September 2020,”jelasnya.

Wahidah mengatakan, solusi dari dinonaktifkannya sejumlah warga Kabupaten Parigi Moutong dari BPJS kesehatan itu, apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong mendaftarkan masyarakatnya di kepesertaan JKN-KIS menjadi tanggungjawab pemerintah daerah atau individu beralih ke segmen lainnya.

“Solusinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong bisa mendaftarkan masyarakatnya ke dalam kepesertaan JKN-KIS menjadi tanggungan pemerintah daerah atau masyarakat secara individu beralih ke segmen lainnya,”tandasnya.DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *