Begini Keterangan TNLL Terkait Tapal Batas di Desa Katu

oleh -
Kasubag Eplap, TNLL, Doni Heriawan saat ditemui di ruang kerjanya kantor TNLL. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

POSO, SULTENGNEWS.COM – Tapal batas yang diduga masuk dalam areal perkebunan dan pertanian warga di Desa Katu, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng) mendapatkan tanggapan dari Taman Nasional Lore Lindu (TNLL).

Sekaitan tapal batas yang masuk di perkebunan dan sawah warga disampaikan salah satu massa aksi Aliansi Mahasiswa Peduli Tani, Ebi Lumeno dalam pemberitaan media ini sebelumnya berjudul Peringati Hari Tani Nasional, Aliansi Mahsiswa Peduli Tani Sampaikan 7 Tuntutan ke DPRD Sulteng.

Menanggapi hal itu, Kasubag Eplap, TNLL, Doni Heriawan mengatakan, beberapa waktu lalu pihak Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Sulteng melakukan penataan ulang di Desa Katu, hanya saja, upaya itu mendapat penolakan dari masyarakat, sehinggat untuk sementara penataan tapal batas dialihkan ke tempat lain.

“Kalau misalnya suasana disana sudah menerima masyarakat berarti BPKH menata ulang tapal batas yang ada disana,”ucap Doni saat ditemui sultengnews di ruang kerjanya, Senin (27/09/2021).

Doni menyebut, soal tapal batas memang benar ada di Desa Katu. Tapi, menurut dia, klaim dari masyarakat bahwa kawasan mereka masuk konservasi taman nasional. Namun, kata Doni, sekaitan dengan tapal batas yang mengetahui adalah BPKH.

“Nanti kami dengan BPK merencanakan rekontruksi tapal batas,”ujarnya.

Terkait dengan tapal batas yang masuk dalam perkebunan warga, kata Doni, hal itu harus disesuaikan dengan peta, wilayah yang mana saja masuk dalam konservasi taman nasional bisa diketahui melalui peta digital tersebut, mana masuk dalam kawasan dan mana tidak.

“Karena sudah ada alat seperti itu, tapi itukan masalah klasik persoalan tapal batas,”kata Doni.

Doni menjelasan, tapal batas itu merupakan tanda konservasi taman nasional, jika suatu wiayah masuk dalam kawasan taman nasional, maka tidak dapat dikelola masyarakat setempat. Akan tetapi, kata Doni, pihaknya bisa melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam program kemitraan konservasi.

Dalam program itu harus ada perjanjian kerjasama TNLL dan masyarakat desa. Salah satu kesepakannya yaitu diberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu.

“Pihak TNLL akan ada program ini kemitraan konservasi, kami memberikan akases tapi tidak kayunya, namun hasil hutan bukan kayu seperti rotan dan lainnya,”pungkasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.