BAZNAS TEGAK DI ATAS SYARI’AH DAN REGULASI

oleh -

Oleh: Prof. Dr. Hj. Dahlia Syuaib, SH, MH

Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

 

Syarat berdirinya satu organisasi yang baik, keberadaannya memiliki identitas yang jelas diantaranya tujuan yang jelas (Visi Misi), ada regulasi yang menjadi dasar pijakannya, ada struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas para pengurus yang ada di dalamnya, memiliki program dan pertanggungjawaban yang jelas.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintah non Struktural (UU N0 23 Tahun 2011 pasal 5) memiliki landasan yang sangat kuat berdiri atas dasar perintah Allah dan Rasulullah Muhammad (landasan syari’ah). Al-Qur’an al_Tawbah, 9 ayat 103 berisi perintah untuk mengumpul zakat:

  • خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ
  • “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka”(Q.s. al-Taubah, 9:33)

Yusuf al-Qardawi dalam bukunya “Fiqhu zakat” mengutip bebeapa pendapat ulama (ahli hukum Islam) antara lain: Hasbi As-Shiddiqy (w. 1980 M) Asy-Syawkâni (w. 1255 H) Sayid Rasyîd Ridlâ, al-Syairâzi (w. 476 H). Mereka sama berpendapat tentang kata “khuz” dalam ayat tersebut adalah pemerintah dengan alasan bahwa pemerintah mempunyai daya paksa untuk menarik zakat dari pemilik amwal (harta) dan mendistribusikannya kepada para mustahiq ( kaum dhu’afa). Bahkan Al-Hâfiz Ibnu Hâjar (w. 852 H) dengan tegas menyatakan bahwa kepala negara adalah orang yang melaksanakan pemungutan dan pendayagunaan zakat, baik langsung maupun melalui wakilnya. Jika dikaitkan dengan Q.S. Al-Taubah, 9:60 pada asnaf ketiga Allah menyebut kalimat “wal-amiliina alaiha” yang menunjukkan bahwa zakat dikelola oleh satu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dan lembaga tersebut melakukan tugas pengelolaan zakat termasuk mendoakan para pembayar zakat sebagaimana tersebut dalam Al-Qur’an surat Al-Tawbah, 9:103 di atas wa shalli alaihim” artinya lembaga penerima mendoakan para pembayar zakat (Muzakki). Rasulullah SAW mendoakan orang yang membayar zakatnya, seperti Imam Muslim dalam kitab shahihnya telah meriwayatkan melalui ibn Abu Aufa: “SHALLALLAHU ‘ALAIKA WA ALA ZAUJIKA” semoga Allah merahmati dirimu dan juga suamimu.

“AJARAKALLAHU FI MA A’THAITA WA BARAKA FI MA ABQAITA WAJAL LAHU LAKA THAHURAN”“Semoga Allah memberikan pahala kepadamu pada barang yg engkau berikan (zakatkan) dan semoga Allah memberkahimu dalam harta-harta yg masih engkau sisakan dan semoga pula menjadikannya sebagai pembersih (dosa bagimu”).

Di Indonesia penduduknya mayoritas beragama Islam, dalam menjalankan tugas keagamaan dibidang pelakasanaan zakat sangat membutuhkan satu lembaga khusus yang akan mengatur tata kelola penerimaan dan pendistribusian zakat secara berdayaguna. Sebagaimana praktek masa Rasulullah dan para sahabat bahwa zakat itu dikumpul dalam BAITUL MAAL agar menjadi satu potensi kekuatan yang dapat didayagunakan untuk kepentingan mustahiq secara keseluruhan dan jangka panjang.

Sejarah mencatat bahwa masa kerajaan Islam di Indonesia (al.Kerajaan Islam Aceh), pelaksanaan zakat telah diatur secara melembaga dengan melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat melalui lembaga BAITUL MAAL yang kemudian menjadi cikal bakal pelaksanaan zakat diatur secara nasional. Pada tahun 2001 lembaga resmi terbentuk melalui Keputusan Presiden No 8 tahun 2001 diringi dengan lahirnya Undangg-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang hal yang sama dengan maksud agar pengelolaan zakat lebih dipertajam dalam rangka meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya guna dan hasil guna. Penjelasan undang-undang ini diringi dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pelaksanaannya, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan INPRES Nomor 3 Tahun 2014 tentang “Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Secara operasional BAZNAS-RI membuat sejumlah regulasi yang disebut Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) dengan tujuan agar pengelolaan zakat di Indonesia berjalan sesuai regulasi, transparan dan akuntabel. Bidang Pengumpulan Zakat misalnya diatur dalam PERBAZNAS N0 2 Tahun 2016 dan Bidang Pendistribusian Pendayagunaan Zakat diatur dalam PERBAZNAS N0 3 Tahun 2018, dalam pelaksanaannnya wajib membuat pelaporan sesuai PERBAZNAS N0 04/2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat. Pelaporan tersebut meliputi, Keuangan (sudah di audit), Kinerja, dan Pengelolaan. Semua PERBAZNAS mengatur pengelolaan zakat dan keberlakuannya resmi didaftar melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jadi secara syariah dan regulasi kehadiran BAZNAS sebagai lembaga resmi di Indonesia tidak diragukan lagi.

AMANAH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.

Ada empat amanah yang harus dijaga oleh pengelola zakat: amanah Allah, amanah pemerintah, amanah muzakki, dan amanah mustahiq.

  1. Amanah Allah, perintah memungut zakat adalah perintah Allah tersebut dalam al-Qur’an surat at-Tawbah, 9:103. Beberapa perintah Alah untuk membayar zakat selalu bergandengan dengan perintah shalat.
  2. Amanah Pemerintah, kewajiban memungut zakat adalah pemerintah atau wakilnya (Tafsir para ahli hukum Islam dengan kata “khuz” dalam al-Qur’an surat at-Tawbah, 9:103). Pemerintah membentuk BAZNAS dengan Keputusan Presiden No 8 tahun 2001, Pemerintah mengangkat dan melantik pimpinan melalui seleksi (UU, PP, PERBAZNAS), dan pimpinan mengangkat pengelola yang disebut AMIL.
  3. Amanah Muzakki, Muzakki selaku pemilik Amwal menaikan zakatnya melalui Amil untuk diditribusikan kapada mustahiq sesuai tuntunan syari’at.
  4. Amanah Mustahiq: Mustahiq selaku pemilik hak atas zakat Muzakki berhak menerima zakat lewat lembaga pengelola. “Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta” (Az-Zariyat/51:19).

Untuk menjaga pengelolaa zakat yang amanah, pasal 75 ayat (2) PP N0 14 Tahun2014 Tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat, lembaga pengelola zakat wajib AUDIT baik syariah mupun keuangan. Audit syariah dilaksanakan oleh Kementerian Agama RI sesuai KMA No 733 tahun 2018 Tentang Pedoman Audit syariah atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL). Audit syariah dilaksankan secara  konferhenship, akurat, transparant, dan akuntabel, pada Perencanan, Pelaksanan, dan pelaporan atas Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS. Salah satu tujuan Audit Syari’ah untuk  menjaga agar pengelolaan zakat, infak, shadakah dan DSKL berjalan sesuai dengan standar kepatuhan syariah.

Dalam kaitan dengan Audit Keuangan, BAZNAS Provinsi SulawesiTengah telah meraih predikat “WAJAR” terkait laporan keuangan selama lima tahun. Proses Audit dilakukan oleh auditor independen Kantor Akuntan Publik. Untuk menjaga kestabilan pengelolaan keuangan BAZNAS, pengawasan internal dilakukan oleh SAI (Satuan Audit Internal) berasal dari tenaga profesional kerjasama dengan Universitas Tadulako Palu.

Pengelolaan zakat yang bertujuan membangun kesejahteraan masyarakat dituntut untuk mampu mengemas lembaganya dengan manajeman yang tertata rapi. Amil adalah jabatan profesional bagi para pengelola zakat (khusus disebut oleh Allah dalam al-Qur’an) dengan fungsi: melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pelaporan (pasal 7 UU N0 23 Tahun 2011). Serangkain tugas tersebut dilaksanakan sesuai amanah. BAZNAS-RI mempersiapkan Amil preofesional melalui pelatihan yang dikelola oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi). Lembaga ini dibentuk untuk tujuan mencetak amil-amil yang kompeten dalam pengelolaa ZIS. LSP ini telah mendapat Lisensi dari BSNP dengan tugas melakukan uji kompetensi Amil Zakat. Secara bertahap para pimpinan dan Amil diwajibkan ikut pelatihan sertifikasi yang dilaksanakan oleh LSP.

BAZNAS ADALAH LEMBAGA RESMI MENUNGGU ZAKAT, INFAK/SEDEKAH ANDA UNTUK KAMI SALURKAN BERDASARKAN DATA MUSTHIQ YANG ADA PADA KAMI DENGAN PERTANGGUNGJAWABANNYA JELAS.

VISI BAZNAS –RI 2025 : “ Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat”

Visi BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah 2025 “Unggul Dalam Pengelolaan Zakat Menuju Pembangunan Kesejahteraan Umat Lahir Bathin ”.

TUNAIKANLAH ZAKAT ANDA MELALUI BAZNAS PROV SULTENG Jl. Bantilan No. 23 Palu

+ WA 085255989925|

Facebook : Baznas Provinsi Sulteng

Instagram : @baznassulteng

Website  :  baznassulteng.or.id

Email : baznasprov.sulteng@baznas.go.id

Rekening:

Bank Sulteng: Zakat  0080201005835, Infak 0010106230198

Bank Syari’ah Indonesia: Zakat 7128794403, Infaq 7128794788

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.