Bawaslu Sulteng Gelar Rakor Penyelesaian Sengketa Pemilu 2024 Di Poso

oleh -
oleh
Rasyidi Bakry (Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa) Bawaslu Sulteng (kiri), dalam sambutannya pada kegiatan Rakor Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah, di kabupaten Poso, Senin (26/12/2022). FOTO : IST

POSO, SULTENGNEWS.COM – Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah, di kabupaten Poso, Senin (26/12/2022).

Kegiatan berlangsung di Kota Poso dari tanggal 26 -28 Desember 2022 diikuti oleh lebih kurang 55 orang peserta yang terdiri dari Anggota Bawaslu dan staff sekretariat dari 13 Kab/Kota Provinsi Sulawesi Tengah.

Rasyidi Bakry (Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa) dalam sambutannya, menyatakan, bahwa sebagai lembaga yang bertugas untuk mewujudkan keadilan Pemilu, peran Divisi Sengketa menjadi sangat krusial.

Karena kesigapan dalam menyelesaikan sengketa adalah salah satu wujud nyata kerja Bawaslu dalam mewujudkan keadilan Pemilu.

“Jangan sampai rasa keadilan Peserta Pemilu tidak terwadahi karena lambannya respon Bawaslu dalam merespon setiap permohonan sengketa proses pemilu baik antara Peserta maupun antara Peserta dan Penyelenggara yakni KPU,” urainya.

Lebih lanjut ditambahkannya, bahwa karena tema kegiatan adalah Rapat Koordinasi, maka seperti diketahui, koordinasi adalah usaha untuk menyatukan persepsi, sehingga organisasi bergerak sebagai satu kesatuan yang solid dalam menangani sengketa proses Pemilu.

“Tidak ada tafsir yang berbeda atau bahkan bertentangan satu sama lain dalam menerapkan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang harus jadi rujukan semua anggota Bawaslu,” sebutnya.

Olehnya dalam rapat koordinasi ini, akan diterapkan metode pembelajaran orang dewasa. Dengan metode ini, maka Rapat Koordinasi menjadi lebih partisipatif.

Dimana akan terjadi transfer knowledge/ pengetahuan antara peserta tentang bagaimana melakukan mediasi dan ajudikasi dalam sengketa proses.

Dengan metode ini, maka seluruh teori atau pun pengalaman yang sudah didiskusikan dalam kelompok akan dilanjutkan dalam proses simulasi.

“Dari situ diharapkan ouput kegiatan ini akan membuat semua peserta yang hadir punya pemahaman yang sama tentang bagaiamana melakukan mediasi dan ajudikasi dalam sengketa proses,” kata dia.

“Sehingga jajaran Bawaslu menjadi lebih siap dalam penanganan sengketa, apalagi dalam tahapan pencalonan DPD, diduga akan memunculkan banyak sengketa akibat adanya bakal calon yang mungkin dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), dan lain-lain,” sambung Rasyidi.

Turut hadir juga dalam kegiatan itu Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Darmiati, SH, CLMA, Narasumber Hakim Pengadilan Negeri Poso Sulaeman, SH, MH, dan Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam laporannya, pria yang akrab disapa Ridwan itu menyebutkan urgensi dari dibuatnya kegiatan ini yaitu untuk mempersiapkan Bawaslu Provinsi Beserta jajaranya dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu mengingat pada tahapan pencalonan ini potensi sengketa sangat besar.

Selain itu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Darmiati, dalam sambutannya, mendorong Bawaslu Kabupaten/Kota sudah harus wajib menguasai Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Darmiati juga menambahkan Bawaslu Kabupaten/Kota sudah harus membimbing Pengawas di tingkat Kecamatan khususnya dalam hal menyelesaikan Sengketa antarPeserta Pemilu.

“Mengawali Tahun 2023 saya menyarankan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk segera mengadakan rakor-rakor dengan Panwascam sehingga tidak ada lagi Panwascam yang tidak siap dalam menangani penyelesaian sengketa antar Peserta Pemilu,” ujar Darmiati.

Materi yang pertama diawali dengan materi dari Hakim Pengadilan Negeri Poso Sulaeman,  S.H., M.H., terkait dengan Cara mengungkap Fakta dalam proses persidangan.

Sulaeman menyebutkan bahwa dalam menggali sebuah fakta dalam persidangan harus tepat sasaran dan tidak keluar dari substansi pokok perkara.

“Dalam menggali fakta, harus straigh to the point maksudnya jangan ngalur ngidul jangan bias kemana-mana, fokus ke titik permasalahannya,” tegasnya.

Materi yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Poso itu direspon dengan antusias oleh peserta kegiatan. Sebagai penutup Sulaeman menyebutkan bahwa kita sebagai Hakim harus sangat berhati-hati dan dipertimbangkan secara matang dalam mengambil Putusan.

“Bapak/ibu sekalian tugas kita sebagai hakim ini sangat berat, sehingga saran dari saya harus dipertimbangkan dengan matang khususnya dalam memutus suatu perkara dalam persidangan adjudikasi bapak/ibu di Bawaslu,” tutupnya.(*/ZAL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.