Bawaslu Sulteng Berikan 9 Poin Saran Perbaikan Daftar Pemilih Sementara

oleh -
Komisioner Bawaslu Sulteng saat memberikan saran perbaikan terkait daftar pemilih di Pilkada Sulteng. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Badan pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tengah (Sulteng) memberikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulteng sekaitan dengan daftar pemilih.

“Berdasarkan dengan catatan hasil pengawasan tersebut disampaikan beberapa saran yakni, terhadap penduduk potensial pemilih non administari kependudukan atau pemilih potensial pemilih non KTP-Elektronik sebanyak 23,983 agar dikordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) serta dilakukan pencermatan,” ujar Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen, di Hotel Santika Palu, Selasa (15/09/2020).

Dikatakan, terhadap 25 Kepala Keluarga (KK) warga di Dusun Kangkuro RT Langkasa, Desa Tomado, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian agar dapat di tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Begitu pun, terhadap 4.841 pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS ) dari 17.610 pemilih TMS rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sigi yang tersebar di 12 kecamatan dan 80 desa yang belum selesai dilakukan pencermatan oleh KPU Kabupaten Sigi sampai dengan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) agar dapat segera dilakukan pencermatan sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Ruslan menuturkan, terhadap 58 pemilih yang merupakan penduduk Kabupaten Poso terdaftar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Tongoa nomor : 440/25.335/Sekdes tertanggal 11 Agustus 2020 yang telah direkomendasikan ke KPU Kabupaten Sigi dan telah ditindaklanjuti dengan menyatakan pemilih tersebut TMS.

Namun, hal itu belum dapat dipastikan didaftarkan dalam daftar pemilih Kabupaten Poso, agar dilakukan pencermatan dan dalam hal memenuhi syarat sebagai pemilih dan belum terdaftar agar dapat diakomodasi sebagai pemilih dalam DPT pemilihan tahun 2020.

Disebutkan, sebanyak 68 pemilih saat penetapan DPS Kabupaten Poso yang tidak dapat terinput dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) karena terdeteksi ganda agar dilakukan pencermatan sebelum ditetapkan menjadi DPT dan didaftar sesuai kondisi faktual serta mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Terkait kondisi khusus warga korban bencana alam tahun 2018 di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala, dimana terdapat kebijakan relokasi warga terdampak yang menyebabkan domisili saat ini tidak berkesesuaian dengan data dalam dokumen kependudukan khususnya yang disebabkan kebijakan pemerintah terkait relokasi warga, Bawaslu Sulteng menyarankan perlu dilakukan konsultasi secara berjenjang untuk dapat menetapkan kebijakan khusus,”tandasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *