JAKARTA, SULTENGNEWS.COM - Konsolidasi Nasional atau Konsolnas yang diselenggarakan dengan mengangkat tema “Memantapkan Kinerja dan Soliditas Jajaran Pengawas Dalam Mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2022” tersebut mengundang seluruh jajaran pimpinan dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja hadir dan memberikan sambutan, dalam sambutannya, Bagja berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo karena telah berkesempatan hadir dalam membersamai dan membuka kegiatan Konsolnas tersebut.
“Kami sangat berbahagia dan berterimakasih kepada Bapak Presiden karena untuk pertama kalinya bapak presiden Republik Indonesia berkesempatan menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu,” urai Bagja kepada SultengNews.com.
Dihadapan Presiden RI dan tamu terundang yang sempat hadir yaitu ketua KPU RI, Menteri Hukum dan Ham Yasona Laoly, Bagja juga menuturkan dan berjanji akan menurunkan ketegangan Politisasi sara, ujaran kebencian, berita bohong atau hoaks.
“Bawaslu berjanji kedepannya akan berusaha untuk menurunkan ketegangan dalam praktik-praktik Politisasi sara, ujaran kebencian, dan berita bohong atau hoaks, dan kami percaya Bawaslu dapat mengawasi jalannya proses pemilihan umum dengan maksimal,” sebut Bagja.
Dalam kesempatan tersebut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga memberikan sambutan serta membuka secara resmi Konsolidasi Nasional.
Dalam sambutannya Joko Widodo sebutkan bahwa Pemilu 2024 nanti adalah pemilu yang terbesar sepanjang sejarah.
“Nanti kita akan melaksanakan pesta demokrasi terbesar dalam sejarah Pemilu di Indonesia, karena Pemilu dan Pilkada akan diselenggarakan dalam tahun yang sama, ini akan menjadi pekerjaan yang besar bagi kita semua dan mungkin akan menjadi yang terberat,” ucapnya.
“Banyaknya jumlah pemilih dan kondisi geografis kita yang cukup berat merupakan salah satu faktor dari beratnya pelaksanaan Pemilu nantinya. Namun saya percaya bahwa dengan pengalaman yang Bawaslu miliki akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,” sambung Presiden 2 periode tersebut.
Tempat pelaksanaan kegiatan di gedung Ballroom Birawa, hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12/2022).
Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia ke 7 (tujuh) tersebut mengungkapkan pentingnya peran dari Bawaslu. Peran Bawaslu menempati posis yang sangat sentral, pengawasan harus dilakukan di semua tahapan pemilu, seluruh proses ditangani dengan sangat hati-hati untuk menghasilkan Pemilu yg berkualitas.
“Kepercayaan adalah kuncinya, penyelenggara Pemilu yang terpercaya akan memberikan legitimasi yang kuat,” tuturnya.
Di samping itu Joko Widodo juga tak lupa sebutkan tantangan maupun potensi-potensi yang akan dihadapi oleh Bawaslu.
“Riak-riak pemilu selalu menjadi polemik utamanya dalam hal DPT yang selalu menjadi isu sangat krusial setiap tahunnya, oleh sebab itu sy harap Bawaslu benar-benar mengawasi dalam hal pengawasan DPT ini,” jelasnya.
“Untuk itu Bawaslu selalu hadir untuk memastikan proses pemilu yg jujur, adil, bebas dan rahasia,” sambungnya.
Di akhir sambutannya, Joko Widodo menekankan 4 (empat) hal kepada Bawaslu.
“Pertama petakan potensi masalah dan kemungkinan terjadinya pelanggaran, perhatikan satu persatu setiap perhitungan, lakukan persiapan yg matang, siapkan langkah-langkah mitigasi. Kedua fokus pada upaya-upaya pencegahan, tidak diam menunggu aduan, gesekan sekecil apapun selesaikan dengan cepat. Ketiga bekerja cepat, responsif dan selalu berada pada koridor hukum, merespon dengan cepat aduan hukum, tidak boleh ragu, pegang teguh integritas, Bawalsu harus tegas dan tidak boleh ragu dalam menegakkan keadilan. Keempat libatkan partisipasi masyarakat seluas luasnya, gencarkan pendidikan politik dan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, sebab partisipasi masyarakat penting dalam mencegah praktik politik uang di masyarakat,” urai Joko Widodo.
Joko Widodo tak lupa kembali tekankan dan ingatkan Bawaslu soal faktor-faktor dari kerawanan pemilu.
“Salah satu faktor kerawanan di pemilu adalah soal politik identitas, politisasi sara dan hoaks. Hati-hati karena kita ini beragam agama, suku ras, jadi hati-hati kalau ada percikan kecil, segera diperingatkan. Bawaslu dan KPU bisa membuat aturan yg jelas, rinci dan efektif,” tegasnya.
“Jangan berikan ruang pada politik identitas, politisasi agama, dan ujaran kebencian atau hoaks,” Tutupnya.(*/ZAL)
