Bawaslu Kota Palu Temukan Pembagian Sembako di Tiga Kelurahan

oleh -
Ketua Bawaslu Kota Palu, Ivan Yudharta, saat ditemui di kantor Bawaslu Kota Palu. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palu, menemukan dugaan pelanggaran pembagian sembako yang dilakukan salah satu tim kampanye Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Palu nomor urut 01 di tiga kelurahan.

Dugaan pelanggaran yang terjadi di tiga titik itu yakni di Kelurahan Buluri, Kelurahan Baru dan Kelurahan Ujuna di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Di tiga hari berturut-turut dalam pengawasan Bawaslu Kota Palu, menemukan dugaan pelanggaran pembagian sembako yang diduga dilakukan tim kampanye Paslon Walikota dan Wakil Walikota Palu nomor urut 01,”ujar Ketua Bawaslu Kota Palu, Ivan Yudharta saat ditemui di kantor Bawaslu Kota Palu, Rabu (10/11/2020).

Ivan mengatakan, hari ini Bawaslu Kota Palu telah meminta klarifikasi dari tim kampanye Paslon 01 sekaligus koalisi relawan.

Dia menerangkan, pembagian sembako di Kelurahan Buluri itu didapatkan temuan pada 5 November, kemudian 6 November di Kelurahan Ujuna. Sementara di Kelurahan Baru 7 November.

“Dugaan pelanggaran itulah yang sementara kita tanggani, saksi yang sudah kita mintai keterangan sebanyak empat orang dari Kelurahan Buluri dan enam orang dari dua kelurahan yakni Kelurahan Ujuna dan Kelurahan Baru,”terangnya.

Saat ini, kata Ivan, dugaan pelanggaran tersebut masih sementara di olah tim sentra Gakkumdu. Jenis pembagian sembako itu yakni beras 3 kilo, gula 1 kilo dan minyak goreng 900 mili liter. Semua itu terdapat pada satu paket sembako.

“Nah, disetiap titik dibagikan 50 paket sembako, hal itu berdasarkan pengakuan dari saksi yang sudah kita mintai keterangan,”ucapnya.

Ivan menjelaskan, sejak ditetapkan keempat Paslon pada 23 September, sudah tidak diperbolehkan sama sekali untuk membagikan sembako yang harus mengikuti aturan sesuai undang-undang.

Ivan menyatakan, ketentuan yang akan dikenakan apabila telah di tetapkan melakukan pelanggaran yakni Pasal 187 A Undang-undang nomor 10 terkait pembagian materi dalam bentuk lain.

“Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menjanjikan dan memberikan materi lainnya serta memberi imbalan kepada warga negara,”sebutnya.

“Pemberian materi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih sehingga suara tidak sah dan memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu dengan pasal 73 ayat 4 dipidana dengan penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dengan denda 200 juta sampai 1 miliar,”sambungnya.

Ivan juga berharap, kedepannya Paslon maupun tim pemenangan Paslon tidak melakukan hal-hal yang melanggar khususnya pembagian, karena kita ingin menciptakan Pemilihan yang berintegritas, sehingga ada kompetisi yang murni.

Dalam kesempatan yang sama, Kordinator Devisi HPP Bawaslu Kota Palu, Fadlan terkait penanganan kasus ini sementara dalam proses pengkajian dan dalam waktu dekat akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *